Pendapatan Konservatif tapi Belanja Naik, Hati-hati Defisit Fiskal Bisa Melebar

JawaPos.com - Pemerintah merancang kebijakan fiskal yang cukup ekspansif tahun depan. Meski tetap memandang konservatif variabel pasar di tengah badai tarif dan ketidakpastian ekonomi global. Risiko pelebaran defisit tetap ada. 

"Meski pemerintah berusaha memaksimalkan kontribusi belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, outlook fiskal Indonesia tetap rentan terhadap ketidakpastian global yang tinggi," kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro kepada Jawa Pos, Senin (18/8). 

Perlambatan ekonomi Tiongkok dan moderasi harga komoditas menjadi risiko utama di 2026. Di samping itu, kebijakan tarif proteksionis dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah tekanan eksternal. Meskipun Indonesia berhasil menegosiasikan penurunan potensi tarif impor AS dari 32 persen menjadi 19 persen. 

Memang, kesepakatan ini meringankan beberapa tekanan ekspor. Hanya saja prospek perdagangan global tetap lemah untuk 2026. World Trade Organization (WTO) merevisi turun perkiraan pertumbuhan perdagangan global dari 2,5 persen menjadi 1,8 persen. 

Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah berusaha menjaga pengelolaan anggaran yang prudensial. Dengan defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor dalam lingkungan global yang penuh tantangan. 

"Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 5,4 persen pada 2026," ujar Asmo. 

Target inflasi stabil di 2,5 persen Year-on-Year (YoY). Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan melemah menjadi Rp 16.500 per USD dari target 2025 sebesar Rp 16 ribu per USD. "Yang menunjukkan tekanan eksternal kemungkinan masih akan membebani nilai tukar ke depan," imbuhnya.

Kemungkinan penurunan suku bunga, lanjut Asmo, diperkirakan akan mendorong konsumsi domestik dan investasi. Sehingga memperkuat penerimaan pajak. Namun, pendapatan berbasis komoditas, khususnya di sektor pertambangan dan manufaktur, kemungkinan tetap tertekan karena lemahnya permintaan global. 

"Dampak tarif yang masih terasa, dan moderasi harga komoditas," jelas alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1995 itu. 

Berdasarkan analisis sensitivitas dalam rancangan anggaran 2026, setiap penurunan USD 1 pada Indonesian Crude Price (ICP) akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan bea cukai sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, Asmo memperkirakan kinerja fiskal Indonesia 2026 akan tetap pruden dengan defisit dijaga di bawah 3 persen dari PDB. "Meskipun risiko di sisi pendapatan dapat menyebabkan defisit melebar melebihi target pemerintah sebesar 2,48 persen," jelasnya. 

Mengingat, pendapatan negara tahun depan ditargetkan tumbuh 4,7 persen YoY menjadi Rp 3.147,7 triliun. Merupakan target pertumbuhan pendapatan paling rendah dalam empat tahun terakhir. Menunjukkan outlook yang lebih konservatif untuk pendapatan pajak 2026.