FSPPB Serukan Transparansi dalam Pengelolaan Pertamina Menjelang RUPS

JawaPos.com - Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajak semua pihak menjaga integritas proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai, sebagai perusahaan energi yang menyangkut kepentingan publik luas, Pertamina perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta terbebas dari intervensi kepentingan jangka pendek.

"Pengelolaan Pertamina seharusnya merefleksikan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, arah dan kepemimpinan perusahaan semestinya berada langsung di bawah Presiden," kata Arie dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/5).

Arie juga menyampaikan pentingnya penataan ulang struktur holding BUMN energi agar Pertamina kembali menjadi perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung ketersediaan energi yang lebih terjangkau.

"Kami percaya, kedaulatan energi merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini sebaiknya dilakukan berdasarkan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila," lanjutnya.

Sebagai organisasi pekerja yang mewakili aspirasi karyawan Pertamina di seluruh Indonesia, FSPPB berkomitmen untuk terus mengawal keberlanjutan perusahaan dan mendukung upaya bersama dalam menjaga aset strategis negara. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) adalah federasi dari 25 serikat pekerja yang mewakili suara dan aspirasi pekerja Pertamina di seluruh Indonesia.

FSPPB berdiri atas dasar cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan pekerja, menjaga kedaulatan energi nasional, serta menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang kuat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.