SMF Kenalkan Skema Pembiayaan Baru, Agar Hunian Layak Semakin Banyak

JawaPos.com - Pemerintah mendorong rasio hunian rumah yang layak meningkat. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memberikan pembiayaan sekunder.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, banyak model pembiayaan yang bisa disediakan untuk menciptakan rumah layak. Salah satunya, pembiayaan sewa beli.

Dalam skema itu, BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut berstatus penyewa dengan margin untuk mencicil uang muka (UM). Setelah UM terkumpul, penyewa langsung mengakadkan rumah yang disewa menjadi KPR.

Selain itu, SMF sedang menggarap model bisnis pelepasan rumah alias reverse mortgage. Model pembiayaan itu justru kebalikan dari KPR biasa.

Pemilik rumah yang sudah berusia senja bisa melepas rumahnya dalam bentuk cicilan sebagai dana pensiun. Saat pemilik masih hidup, rumah tersebut bakal tetap ditinggali dengan dana bulanan yang diterima.

"Ada juga pembiayaan mikro untuk masyarakat di kategori penduduk miskin. Kita tahu program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) sebenarnya tak bisa dinikmati kelompok masyarakat rentan dan miskin yang otomatis tak punya pendapatan tetap," jelasnya di Banyuwangi akhir pekan lalu.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengakui, layanan baru itu memang belum memasuki tahap komersialisasi. Beberapa sudah berjalan melalui pilot project atau sedang dirancang.

Dia mencontohkan, produk pembiayaan pelepasan rumah. Di negara maju seperti Amerika Serikat, produk itu banyak dicari karena lansia hidup sendiri. Konsep rumah warisan sangat kental di Indonesia.

"Kita juga coba pendekatan dulu ke perbankan. Sebab, penyalur terakhir ke konsumen kan perbankan. Kami sebagai penyedia pembiayaan sekunder bukan ujung tombaknya," terangnya.

Secara total, SMF sudah menyalurkan pinjaman Rp 6,8 triliun. Selain FLPP, dana Rp 3,6 triliun merupakan penyaluran komersial kepada mitra perbankan. Memang angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan target penyaluran 2022 yang ditetapkan Rp 12,41 triliun.