Luhut Ungkap Komentar IMF: Indonesia Agak Pelit soal Rasio Utang

JawaPos.com - Dana Moneter Internasional (IMF) mengomentari soal rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang akan mencapai sekitar 38 persen pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sesuai UU Keuangan Negara, batasan rasio utang terhadap PDB diatur paling banyak 60 persen.

"Kemarin dengan IMF dikomentari bahwa kita masih sangat, hmm, tidak terlalu seperti negara lain yang terlalu generous (murah hati). Karena kita melihat Covid-19 ini apa betul bisa selesai tahun ini? Kalau tidak kita harus ada contingency (cadangan). Jadi, kita siapkan semua dengan baik sekali," ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (28/6).

Luhut menjelaskan selama ini rasio utang terhadap PDB Indonesia dipertahankan di bawah 30 persen. Namun, akibat wabah Covid-19, dengan terpaksa rasio utang harus dinaikkan dalam beberapa waktu ke depan.

Demikian pula defisit APBN yang biasanya dipertahankan di bawah 3 persen diperkirakan naik menjadi hingga 6,3 persen pada tahun ini. Luhut menjelaskan, ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19.

"Tapi pada 2023 kita coba akan bawa lagi ke 2,7 persen. Jadi, defisitnya bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio utang akan tetap dipertahankan agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 maupun UU Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 60 persen terhadap PDB. Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 3,21-4,17 persen dari PDB.

Sementara itu, rasio utang diperkirakan berada dalam kisaran 36,67 sampai 37,97 persen terhadap PDB. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah per akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun atau mencapai 32,09 persen terhadap PDB. Meningkatnya utang pemerintah itu karena adanya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi pandemik Covid-19 bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.