Luhut Buka Opsi Pangkas Peran Bea Cukai karena Ada DSI, Sebut Pengawasan Ekspor Bakal Digantikan AI

JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membuka opsi untuk memangkas peran Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam proses ekspor nasional. Wacana ini muncul di tengah hadirnya BUMN ekspor atau PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Luhut menjelaskan bahwa sebagian fungsi Bea Cukai berpotensi digantikan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Dalam hal ini, pungutan ekspor yang selama ini dilakukan Bea Cukai bisa dialihkan melalui sistem terintegrasi yang dikelola DSI.

“Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti nggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI,” kata Luhut kepada awak media usai menghadiri acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa digitalisasi akan menjadi fondasi utama untuk mempercepat layanan sekaligus menutup celah praktik penyimpangan. Menurut Luhut, keberadaan DSI bukan berarti seluruh sistem ekspor lama dihapus total.

Tetapi, kata dia, badan usaha baru di bawah BPI Danantara hanya akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam tertentu. Sektor lain masih tetap memakai mekanisme yang berlaku saat ini.

Namun, ia menegaskan reformasi di tubuh Bea Cukai tetap diperlukan agar mampu beradaptasi dengan perubahan sistem tersebut. Luhut menilai penggunaan teknologi AI akan membuat proses lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

“Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi,” jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini juga menyoroti tingginya risiko penyimpangan dalam pola layanan yang masih mengandalkan pertemuan langsung antara petugas dan pelaku usaha. Karena itu, pemerintah ingin membangun ekosistem yang meminimalkan kontak tatap muka.