JawaPos.com - Pada awal perdagangan pekan ini, nilai tukar (kurs) rupiah kembali menunjukkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garuda tercatat turun sebesar 76 poin atau sekitar 0,45 persen sehingga berada di posisi Rp 17.001 per USD.

Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan. Hingga pukul 11.19 WIB menjelang penutupan sesi pertama perdagangan, IHSG berada di level 7.334 setelah terkoreksi 3,31 persen atau setara 250,9 poin.

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa pelemahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal dan internal. Salah satunya, yakni pergantian pemimpin baru Iran pengganti Ayatollah Ali Khamenei, yakni Mojtaba Khamenei.

Baca Juga:Daftar Motor Antik yang Masih Populer di Indonesia, Tetap Eksis di Tengah Teknologi Modern

"Jadi ini sudah ada pergantian kepemimpinan di Iran, yang kita lihat bahwa pemimpin yang baru ini pun juga adalah pemimpin yang fundamentalis Islam," kata Ibrahim dalam keterangannya, Senin (9/3).

Sementara itu, hal ini tentu membuka peluang kenaikan harga BBM subsidi seperti pertalite, yang merupakan imbas dari konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel-AS yang turut berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa opsi menaikkan harga BBM subsidi merupakan langkah terakhir yang mungkin diambil apabila harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah melewati kemampuan fiskal pemerintah.

"Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM," kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Senin (9/3).

Baca Juga:Pelatih Persib Bojan Hodak Cari Celah Kelemahan Persik Kediri, Thom Haye Bawa Misi 3 Poin

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah tersebut hanya akan dipertimbangkan apabila kondisi APBN benar-benar tidak mampu lagi menahan dampak lonjakan harga minyak global.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan potensi defisit APBN dapat melebar hingga sekitar 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi itu diperkirakan terjadi apabila harga minyak bertahan di kisaran USD 92 per barel sepanjang tahun tanpa adanya langkah intervensi dari pemerintah.