Menkeu Purbaya Jawab soal Penurunan Tarif PPN, Beri Sinyal Belum akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan tetap hati-hati dalam menjalankan fungsi fiskal. Tetap dorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, saat ini Indonesia sedang mempercepat pertumbuhan ekonominya. Dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal, menjaga stabilitas moneter sejalan dengan menghidupkan sektor swasta dan memperbaiki iklim investasi.

Terkait penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), Purbaya menyatakan belum melakukan perhitungan untuk mengambil keputusan dalam waktu dekat. Karena, kondisi perpajakan, kepabeanan, dan cukai saat ini masih dalam tahap pembenahan. Sehingga perlu waktu untuk melihat hasilnya sebelum melakukan evaluasi tarif pajak.

"Pada triwulan I dan terakhir tahun depan akan saya lihat nanti. Nanti kalau sudah clear gambarannya seperti apa, baru kita hitung ulang. Kalau (keputusannya) sekarang, terlalu dini," terang Purbaya di kantornya, Senin (20/10).

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang membenahi pendapatan negara dari sektor perpajakan dan cukai. Jika sudah stabil dan optimal, baru kebijakan lanjutan akan dipertimbangkan. "Habis itu baru kita cari langkah yang lain kalau memang diperlukan," imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan 12 perusahaan pengelola dana investasi (fund manager), Purbaya mengaku sempat ditanya pemerintah akan menaikkan batas defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB atau tidak. Bahkan, beberapa pihak mengusulkan agar menerobos batas tersebut. Menurut dia, menaikkan batas defisit belum menjadi opsi saat ini. Mengingat realisasi belanja anggaran belum optimal.

"Mereka nanya apakah kamu akan menembus (batas defisit) 3 persen? Bahkan (mereka) ngusulin, tembus aja 3 persen. Saya bilang sama mereka, ini kan anggarannya belum optimal penyerapannya. Ngapain saya naikin? Kalau itu (APBN) sudah optimal, tepat sasaran, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor, baru saya naikin. Kalau nggak begitu, saya naikin (defisit di atas 3 persen), makin banyak bocornya," beber mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Kemungkinan untuk mempertimbangkan menaikkan batas defisit baru dilakukan jika ekonomi Indonesia sudah tumbuh stabil di atas 6 persen. Namun, dalam kondisi tersebut, bisa jadi peningkatan defisit tidak diperlukan lagi. Karena pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Terpisah, dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat (AS) pada 13-18 Oktober, merekomendasikan empat arah kebijakan utama. Pertama, setiap negara didorong untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara jangka menengah yang lebih berhati-hati guna memperkuat ketahanan fiskal tanpa mengorbankan investasi dan belanja sosial. Kedua, bank sentral perlu menjaga stabilitas harga dengan tetap menjaga independensi dan transparansi.

Ketiga, kebijakan di sektor keuangan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko pasar dan keterkaitan antar lembaga keuangan. Keempat, reformasi struktural diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Melalui perbaikan iklim usaha, penguatan tata kelola, pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, pengembangan pasar modal, serta peningkatan kewirausahaan dan daya saing.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tiga langkah kebijakan utama yang ditempuh Indonesia untuk menjaga resiliensi ekonomi. Yakni, implementasi bauran kebijakan yang selaras antara moneter, fiskal, dan stabilitas keuangan. Kemudian, reformasi struktural untuk memperkuat pertumbuhan melalui hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Terakhir, penguatan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN maupun dengan mitra dagang utama. Seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa.

"Multilateralisme jauh lebih efektif dibanding unilateralisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi ketidakseimbangan," ungkap Perry.