Demi Peningkatan Ekonomi, Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Kepercayaan Publik

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ppernyataannya soal tuntutan 17+8. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Keuangan baru sudah tepat. Keputusan ini diyakini bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” kata Bhima, Rabu (10/9).

Sebelum terjadi reshuffle kabinet, marak desakan pencopotan Sri Mulyani sebagai menteri. Sehingga ketika reshuffle terjadi, pengganti Sri Mulyani diharapkan bisa menjadi solusi baru.

Bhima mengatakan, siap mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Sehingga, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” jelasnya.

Baca Juga: Film SORE: Istri dari Masa Depan Mewakili Indonesia untuk Best International Best Feature Film OSCAR 2026

Bhima menuturkan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.

“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” lanjutnya.

Selain itu, CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2 persen merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dibuat Sri Mulyani. Efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

“Karena (efisiensi anggaran Srimul) telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).

“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” tandas Bhima.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.

Editor: Sabik Aji Taufan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Demi Peningkatan Ekonomi, Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Kepercayaan Publik

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com