Bank Tanah Bantu Petani Kakao untuk Penyediaan Lahan hingga Carikan Bibit dan Investor

Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo (tengah), Team Leader Project Poso, Mahendra Wahyu (kemeja putih/Badan Bank Tanah). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Bank Tanah (BBT) tak sekadar membagikan tanah dalam program reforma agraria. Lebih dari itu, BBT berupaya keras pemberian hak pengelolaan tanah benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilakukan di Palu dengan melakukan semacam rekayasa sosial untuk membuat petani kakao sejahtera. Yaitu, mencarikan bibit dan bahkan investor bagi petani dilakukan BBT.

Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menuturkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan lumbung kakao Indonesia. Dari 641 ribu ton kakao produksi nasional, sekitar 146 ribu ton kakao berasal dari Sulteng. "Masalahnya kekurangan lahan, bibit, dan pemasarannya. Itu belanja masalahnya dari petani," papar Jarot Wahyu Wibowo pada Senin (4/8).

Oleh karena itu, BBT menyiapkan lahan untuk pengembangan kakao. Selain itu menyiapkan master plan pengembangan kakao. "Jadi lahan disiapkan dari eks HGU yang sudah habis masanya," terangnya.

Selanjutnya, mendengar permasalahan petani yang mengeluhkan bibit kakao. BBT berupaya untuk ke Badan Pengelolan Dana Perkebunan (BPDP). "Kami akan melakukan MoU atau kesepakatan untuk penyediaan bibit kakao bagi petani. Bank Tanah bersama-sama dengan BI Palu, Kementerian UMKM dan Pemerintah Propinsi membangun ekosistem rantai pasok coklat dari Hulu, seperti bibit, sarana dan prasarana hingga di Hilir dari sisi mitra Investor," terangnya.

Nah, masalah lainnya soal pemasaran kakao. Dia mengatakan BBT juga memiliki tugas memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan. "Hambatan kurangnya investor perlu diatasi, kami juga mencarikan investor," urainya.

Dia menerangkan, BBT tidak hanya menyiapkan lahan, tapi bekerja dari awal hingga akhir untuk membuat industri kakao di Sulteng mampu bersaing dengan dunia internasional. "Semua masalah kami petakan dan mencari solusinya, jadi Bank Tanah ini mengawal agar benar-benar reforma agraria ini mensejahterakan masyarakat. Itu tugas utama kami," paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menjelaskan, sebenarnya kebijakan ini merupakan upaya hilirisasi kakao di Sulawesi Tengah. "Kami membantu meningkatkan produksi kakao nasional, dengan pilot project di Sulteng," urainya. (idr)