Kepala BKF Kemenkeu: Waspadai Dampak Tarif AS pada Neraca Perdagangan

JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, perlu ada kewaspadaan dampak perang dagang terhadap neraca perdagangan Indonesia. Febrio mengakui, dalam empat tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia memang konsisten mencatatkan surplus.

''Tapi kemudian kita lihat bahwa tujuan ekspor kita nomor satu itu adalah Tiongkok, lalu nomor dua adalah AS,'' ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di DPR, Senin (19/5).

Dia memerinci, data Kemenkeu mencatat, ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai USD 26,3 miliar. Jumlah itu setara 2,1 persen dari PDB RI. ''Walaupun tidak terlalu besar, artinya risiko bagi kita relatif kecil, tetapi kita lihat ada sektor-sektor yang harus kita perhatian,'' imbuhnya.

Febrio menyebut, ada sejumlah komoditas ekspor yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif AS. Antara lain mesin/peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki, dan pakaian dan aksesori non-rajutan.

Hingga kini, negosiasi dengan AS masih berlanjut. Harapannya, didapatkan win-win solutions agar kepentingan ekonomi dua negara juga tetap terjaga baik.

Dalam proses negosiasi tarif dengan AS, Febrio menyebut bahwa delegasi Indonesia menawarkan sejumlah paket tentunya yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Poin-poin penting itu di antaranya yakni tariff measure terkait pelonggaran bea masuk atas barang dari AS.

Lalu, melanjutkan upaya deregulasi untuk mengatasi hambatan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal itu termasuk penyesuaian persyaratan kandungan lokal, review sistem perizinan impor untuk produk tertentu, misalnya produk pertanian, serta koordinasi hambatan NTMs lebih luas dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

Serta, realokasi pembelian (impor) dari negara lain ke AS, dan kerja sama investasi hilirisasi Indonesia - AS. ''Kita melihat bahwa selain kita bernegosiasi dengan AS, kita juga harus membangun komunikasi dengan ASEAN, Uni Eropa, dan bahkan BRICS. Kita lihat urgensi mempercepat negosiasi dengan kawasan-kawasan lain,'' jelas Febrio.

Sejalan dengan itu, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani memastikan setiap barang yang keluar masuk dari Pusat Logistik Berikat (PLB) telah sesuai dengan ketentuan. Penegasan itu disampaikannya seiring dengan adanya dugaan kawasan PLB yang dituding menjadi pintu masuk dari impor ilegal.

Seluruh barang tersebut dipastikan telah melalui pengawasan dan audit secara fisik. Askolani juga menyebut bahwa tren ekspor melalui PLB terus meningkat.

Hingga kuartal I 2025, nilai ekspor PLB mencapai Rp 24 triliun. Pada tahun 2023, nilai ekspor per kuartal ada di kisaran Rp 17 triliun sampai Rp 20 triliun. Lalu berlanjut hingga tahun 2024 dan sampai saat ini.

Dengan tren peningkatan itu, Askolani menyebut penting untuk menjaga agar momentum pertumbuhan terus terjadi. Terutama dalam tujuan mengantisipasi tekanan dan ketidakpastian global akibat tarif AS yang bisa berpengaruh pada neraca perdagangan.

''Mudah-mudahan ini bisa kita terus jaga dan kita perkuat untuk bisa mendukung ekonomi kita, dan tentu juga kita mengantisipasi dari kebijakan tarif AS,'' jelas Askolani.