Kementerian PU Bahas Relaksasi TKDN dengan Kementerian Perindustrian

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mendiskusikan terkait arahan Presiden RI mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Itu lagi didiskusikan antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU dengan Kemenperin terkait detailnya seperti apa," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, arahan mengenai relaksasi TKDN seperti detail-detailnya perlu didiskusikan bersama.

"Arahan terkait relaksasi TKDN itu detailnya seperti apa, itu masih kita diskusikan sama-sama," katanya.

Dody meyakini bahwa arahan Presiden RI mengenai relaksasi TKDN dalam rangka agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

"Saya yakin seperti itu, cuma makanya tadi detailnya mesti kita diskusikan dengan Kemenperin mengenai relaksasi TKDN," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.

Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada Pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo.

Menurut dia, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain.

Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.

Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain.

Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain mempertimbangkan terkait pengaturan TKDN yang fleksibel, Presiden Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom untuk menerapkan prinsip yang disebut dengan "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia.

Prinsip itu pada dasarnya mendukung Indonesia untuk bisa menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya.