JawaPos.com – Kebijakan pembatasan secara otomatis akan berdampak pada aktivitas ekonomi. Pengusaha mengaku pendapatan perusahaan yang berkurang akan mempengaruhi kinerja keuangan dalam pemberian upah atau gaji para karyawannya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini pengusaha sudah berusaha untuk mempertahankan para karyawannya meski terdampak PPKM Darurat. Dia memperkirakan, jika kebijakan tersebut diberlakukan tidak sampai lebih dari sebulan badai PHK tidak akan terjadi.
Menurutnya, sejauh ini perusahaan hanya mengambil kebijakan merumahkan karyawan atau tidak memperpanjang pegawai kontrak. “Kalau lebih dari satu bulan jelas berdampak. Tapi kalau dilonggarkan di tanggal 25 nggak akan terjadi PHK massal,” ujarnya dalam konferensi pers virtual Apindo-Kadin, Rabu (21/7).
Namun dia mengaku, opsi PHK memang mulai dibahas antara para pengusaha kepada pekerjanya. “Perundingan ini terjadi di level perusahaan masing-masing, memang sudah ada pembicaraan,” ucapnya.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, para pengusaha tekstil kemungkinan tidak memperpanjang para pegawai kontrak bila PPKM terus diperpanjang. “Kalau terus diperpanjang kami akan kurangi, kami mulai memutus karyawan kontrak dulu,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja yang menyebut, saat ini pegawai mal sudah mulai banyak yang dirumahkan. Sebab, operasional mal terpaksa berhenti operasi selama PPKM Darurat dilakukan.
