APINDO hingga GAPKI Dukung Perbaikan Tata Kelola Ekspor SDA, tapi Minta DSI Transparan dan Akuntabel

JawaPos.com - Sejumlah organisasi dunia usaha yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktek under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah,” bunyi pernyataan yang diterima JawaPos.com, Senin (1/6).

Meski mendukung arah kebijakan tersebut, asosiasi pelaku usaha menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian agar implementasi aturan tidak mengganggu aktivitas industri dan ekspor nasional. Berikut diantaranya!

Baca Juga:Prasasti: DSI jadi Instrumen Atasi Kebocoran Rp 15.980 Triliun Ekspor SDA

1. Pelaksanaan Disesuaikan dengan Karakter Industri

Menurut asosiasi, penerapan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan perbedaan karakteristik tiap sektor, mulai dari pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy hingga kelapa sawit.

Masing-masing komoditas memiliki pola kontrak, rantai pasok, model pendanaan, dan karakter pembeli internasional yang berbeda. Karena itu, selama masa penyesuaian, kegiatan ekspor diharapkan tetap dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah berjalan saat ini, sembari memperkuat pengawasan serta integrasi sistem digital oleh pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

2. Kepastian Regulasi dan Kelangsungan Kontrak

Kalangan pengusaha juga menekankan pentingnya kepastian hukum terkait kontrak yang telah berjalan, termasuk perjanjian jangka panjang, skema pembayaran, pengapalan, hingga asuransi.

Selain itu, mereka menilai pemerintah perlu segera memberikan kejelasan mengenai kewajiban DHE, ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), serta penerapan aturan terhadap berbagai skema perdagangan internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), kerja sama bilateral, maupun ketentuan yang berlaku di World Trade Organization.

Pedoman teknis yang rinci dan transparan dinilai penting untuk menjaga kepastian usaha sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok utama berbagai komoditas.

Baca Juga:COO Danantara Dony Oskaria: Ekspor SDA Lewat DSI Bukan untuk Merugikan Pengusaha

3. Pengelolaan DSI Harus Akuntabel

Asosiasi berharap operasional DSI dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi tanpa menambah beban biaya baru bagi dunia usaha.