APBN Tekor Rp 682,1 Triliun, Sri Mulyani: Masih Sejalan dengan Target

JawaPos.com – Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit APBN tercatat mencapai Rp 682,1 triliun hingga September lalu. Jumlah itu setara dengan 4,16 persen produk domestik bruto (PDB).

"Defisit hingga September masih sejalan dengan target defisit," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual Senin (19/10).

Lewat Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan itu diambil sebagai respons pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum bisa dikendalikan.

Hingga akhir September, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.159 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 13,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Yakni, Rp 1.342 triliun.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.841 triliun. Artinya, ada pertumbuhan 15,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 1.594 triliun. Angka tersebut 67,2 persen dari alokasi dalam Perpres 72/2020.

"Pemerintah berhasil mengakselerasi belanja secara luar biasa pada kuartal III dan diharapkan menjadi pendorong atau siklus yang positif atau mendekati positif pada kuartal III dan IV," terang Ani.

Kenaikan belanja terjadi di pemerintah pusat yang tumbuh 21,2 persen atau mencapai Rp 1.211,4 triliun. "Transfer ke daerah dan dana desa juga meningkat 5,8 persen menjadi Rp 629,7 triliun," tambah mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Ani juga mengatakan bahwa realisasi defisit APBN masih lebih rendah ketimbang negara-negara setara Indonesia yang lain. "Di berbagai negara lain bahkan mencapai di atas belasan dan 20 persen. Kalau Indonesia defisit 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi kontraksi 0,6 hingga 1,7 persen, kita harap Indonesia jauh lebih baik daripada peer-nya," urainya.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menganggap pelebaran defisit sebagai hal yang wajar. Negara-negara di dunia pun mengalami hal serupa karena pandemi.

"Di tengah kondisi seperti ini, kita kan tidak bisa berharap pada penerimaan pajak. Kalau tidak ada penerimaan pajak dan sementara pengeluaran tidak bisa dihentikan, tentu pemerintah juga tidak bisa tak belanja," ujarnya kepada Jawa Pos, Senin.

Piter melanjutkan, pemerintah hingga kini terus dituntut untuk mendorong belanja dengan menggelontorkan bansos, insentif dunia usaha, stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan masih banyak lainnya. Maka, wajar apabila belanja pemerintah amat tinggi dan defisit APBN pun melebar.

"Pelebaran defisit adalah keniscayaan negara dan itu juga terjadi di banyak negara," imbuh dia.

Lantas, bagaimana upaya untuk menambal defisit? Piter menyebut penambalan defisit dengan cara utang sebenarnya juga hal yang wajar. Namun, perlu digarisbawahi bagaimana upaya pembiayaan utang yang dilakukan.

Dia mengimbau pemerintah dapat mengurangi utang luar negeri (ULN). Sebagai gantinya, bisa menggunakan utang domestik yang terbagi menjadi dua keran. Yakni, pembiayaan dari Bank Indonesia dan pasar dalam negeri.

Mekanisme burden sharing yang digagas pemerintah dan Bank Indonesia juga disebut sebagai upaya yang tepat. "Burden sharing tetap harus diandalkan. Sebab, tidak mungkin semua utangnya dari luar atau pasar domestik saja," tandasnya.

REALISASI APBN HINGGA SEPTEMBER 2020

Pendapatan negara: Rp 1.159 triliun

Belanja negara: Rp 1.841,1 triliun

APBN: Defisit Rp 682,1 triliun (setara 4,16 persen terhadap PDB)

Proyeksi Defisit Global

Kanada: -19,9 persen

AS: -18,7 persen

Inggris: -16,5 persen

India: -13,1 persen

Italia: -13 persen

Tiongkok: -11,9 persen

Filipina: -8,1 persen

Malaysia: -6,5 persen

Indonesia: -6,3 persen

Thailand: -5,2 persen

Sumber: Kemenkeu

https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&ab_channel=jawapostvofficial