Daya Beli Masyarakat Menurun, APPSI Minta Pemerintah Stabilkan Harga

JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap pemerintah untuk lebih bekerja keras menjaga stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya agar daya beli masyarakat terus stabil serta memerhatikan nasib para pedagang pasar.

"Ini lantaran saat ini para pedagang harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar akibat kenaikan inflasi. Kami meminta pemerintah untuk segera turun tangan menekan inflasi yang diprediksi akan terus meroket, imbas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu," Kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (4/10)

Sudaryono juga menuturkan, bila hal tersebut tak segera dicarikan jalan keluar maka akan memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Kata dia, kelompok masyarakat ini akan lebih mudah masuk ke jurang kemiskinan.

"Masyarakat bawah memang sangat rentan. Termasuk pedagang pasar juga yang paling terdampak atas kenaikan inflasi ini," ujarnya.

Lebih jauh Sudaryono menuturkan, kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat anjlok. Anjloknya daya beli ini karena hampir semua kebutuhan pokok naik tajam. Bahkan harga bahan pokok itu naik sejak awal isu kenaikan BBM itu muncul ke permukaan.

"Bayangin semua harga sudah naik sejak awal isu BBM naik. Telur saja harganya tembus di angka Rp30 ribuan lebih. Nah kalau ini tidak segera dicarikan solusi maka rakyat akan semakin menderita," katanya.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan jajarannya menyelesaikan permasalahan ini. Dia yakin apabila hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan ditemukan jalan keluar nya.

"Saya memohon Pak Presiden Jokowi segera perintahkan jajarannya. Karena saat ini teman-teman saya yang ada di pasar sudah banyak mengeluhkan hal ini," ujarnya.

Selain itu, Sudaryono juga menegaskan bahwa APPSI siap bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

"Saat ini Pandemi sudah mereda, tapi kedatangan pengunjung ke pasar masih belum membaik juga. Sekarang pasar sudah sepi mulai dari jam dua siang, padahal masih banyak barang yang belum habis terjual. Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mulai menurun, ini yang harus kita waspadai bersama," Imbuhnya.

Menurutnya, gerak cepat menjaga stabilitas komoditas strategis ini harus dibarengi komitmen kepala daerah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

“Gubernur, Bupati, dan Wali kota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasi volatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” Imbuhnya.

Adapun inflasi Indonesia diperkirakan akan melonjak pada September 2022. Hal imbas imbas sebagai imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada September 2022 tembus di angka 5,88 persen secara tahunan (years on years/yoy). Tentunya angka ini lebih tinggi dibanding sebelumnya pada Agustus yang mencapai 4,69 persen yoy.

"Kami melakukan tracking sesuai survei pemantauan harga. Bulan ini inflasinya sekitar 5,88 persen, sumbernya mostly (terutama) kenaikan bensin," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho kemarin.