Kementerian PU segera Rehabilitasi Fasum Rusak Akibat Demo Anarkis, Anggarkan Hampir Rp 900 Miliar

JawaPos.com - Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera membangun dan merehabilitasi fasilitas umum (fasum) yang rusak pascademonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Anggaran disiapkan hampir Rp 900 miliar untuk membangun berbagai fasilitas, dari gedung DPRD hingga kantor kepolisian.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar pemulihan dilakukan secepatnya, tanpa perlu menunda-nunda. "Arahan Pak Presiden jelas, semua fasilitas publik yang rusak harus segera dibangun ulang. Kami sudah siapkan anggaran darurat sekitar Rp900 miliar untuk pemulihan di seluruh Indonesia, dengan fokus utama di Jakarta," ujarnya Selasa (2/9).

Dody Hanggodo juga menekankan percepatan pendataan. "Saya minta teman-teman di lapangan untuk bekerja lebih cepat dalam situasi tanggap darurat ini. Harapannya sore ini data sudah terkumpul sehingga dapat segera dilaporkan kepada Presiden. Jadi, kita selesaikan laporan administrasi dulu, lalu pekerjaan fisik dapat dimulai setelah kondisi cukup tenang, yaitu akhir minggu ini atau awal minggu depan," tegas Menteri Dody.

Menteri Dody juga berpesan agar koordinasi dengan pemerintah daerah juga ditingkatkan. "Mohon dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota setempat serta Polda dan Polres. Supaya lebih jelas terkait pembagian tugas penanganan infrastrukturnya, mana yang ditangani Kementerian PU dan mana yang ditangani pemerintah daerah," ujar Menteri Dody.

Sementara Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana, menambahkan bahwa seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) di seluruh Indonesia saat ini tengah melakukan identifikasi lapangan. "Direktorat Jenderal Cipta Karya akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden untuk merespons peristiwa yang berdampak pada kerusakan infrastruktur," paparnya.

Untuk pendataan akan dibagi beberapa kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat. Hingga saat ini telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota pada 12 provinsi.

"Data ini masih berpotensi terus bertambah dan akan difinalisasi terus sesuai perkembangan di lapangan. Untuk kerusakan sedang hingga berat, kami akan berkoordinasi dengan Komite Keandalan Bangunan Gedung untuk pengecekan dan perencanaan perbaikannya," jelasnya.

Pendanaan rehabilitasi juga telah disiapkan dengan mekanisme tanggap darurat. "Untuk kerusakan ringan, alokasi pendanaan bisa dilakukan dalam waktu tujuh hari menggunakan anggaran tanggap darurat. Sedangkan untuk kerusakan sedang dan berat, perhitungan kebutuhan biayanya sedang dilakukan. Jika diperlukan, tambahan anggaran akan segera kami sampaikan," tambah Dewi.