Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2026 akan Lebih Besar, Sri Mulyani Janjikan Langsung Dinikmati Masyarakat

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat yang bisa langsung dinikmati masyarakat akan disiapkan lebih besar dari tahun ini senilai Rp 1.333 triliun.

Menkeu tak menyebut angkanya secara detail. Namun ia memastikan, angka tersebut akan secara resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Nota Keuangan APN 2026 di DPR, Jakarta, pada Jumat (15/8) mendatang.

"Anggaran pemerintah pusat, yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar sekali," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa besaran anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 yang bersumber dari pajak rakyat akan kembali ke rakyat.

Hal ini sebagaimana telah disalurkan dalam bentuk anggaran perlindungan sosial (Perlinsos). Diantaranya, sebanyak 10 juta keluarga tidak mampu yang telah diberikan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Bahkan diberikan tambahan sembako untuk delapan belas juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," jelas Menkeu.

Selanjutnya, kata dia, belanja pemerintah pusat juga telah diberikan kepada mereka yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan. Mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga sekarang dibangun akses-akses kesehatan,

Terdiri dari puskesmas, BKKBN, Posyandu, hingga rumah-rumah sakit di daerah yang telah diupgrade kualitas pelayanannya.

"Sehingga jangan orang yang terkena serangan jantung, tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta. Baru jalan 10 kilo, sudah dijemput malaikat maut," ujar Menkeu.

"Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita," tutupnya.