Kenaikan Tarif Cukai Rokok Picu Inflasi Januari 2023

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 0,34 persen secara bulanan atau dibandingkan Desember 2022 (month-to-month). Terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, terjadi kenaikan terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (mamintem), dengan inflasi sebesar 1,16 persen (mtm) dan andil terhadap inflasi sebesar 0,30 persen. Sementara itu, kelompok penyumbang deflasi yaitu transportasi -1,15 persen (mtm) dan andilnya terhadap inflasi sebesar -0,15 persen.

"Komoditas penyumbang terbesar inflasi Januari secara bulanan yaitu beras (andil: 0,07 persen), cabai merah dan ikan segar (andil masing-masing: 0,04 persen), cabai rawit dan rokok kretek filter (andil masing-masing: 0,03 persen). Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yakni tarif angkutan udara, bensin, dan telur ayam ras," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparan, Rabu (1/2).

Dari 90 kota IHK yang diamati, 80 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Kota Timika (-0,6 persen).

Berdasarkan sebaran pulau, inflasi tertinggi di Jawa terjadi di Kota Cirebon (1,17 persen). Inflasi tertinggi Pulau Sumatera terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Inflasi tertinggi di Sulawesi terjadi di Kota Luwuk (0,74 persen).

Inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kota Singkawang (0,45 persen). Inflasi tertinggi di Maluku-Papua terjadi di Kota Sorong (0,96 persen). Dan inflasi tertinggi Bali-Nusa Tenggara terjadi di Waingapu (1,16 persen).

Margo Yuwono menyampaikan, keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada Januari 2023 akan memberikan dampak terhadap inflasi. Dampaknya tidak hanya pada bulan saat tarif dinaikkan, tetapi juga berpotensi sepanjang tahun 2023.

"Adanya kenaikan cukai pada suatu waktu, akan memberikan pengaruh inflasi pada bulan bersangkutan, tetapi juga bulan-bulan berikutnya," katanya.

Berdasarkan histori, lanjutnya, terdapat transmisi kenaikan harga rokok sepanjang tahun sebagai respons terhadap kenaikan tarif cukai. Data BPS menunjukkan, kenaikan CHT sebesar 10 persen pada Januari 2023 menyebabkan inflasi rokok kretek filter sebesar 1,94 persen, dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari sebesar 0,03 persen.

Kenaikan CHT juga menyebabkan inflasi pada jenis rokok kretek sebesar 1,07 persen dan rokok putih sebesar 0,87 persen dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari masing-masing sebesar 0,01 persen.

Inflasi Tahunan

BPS mencatat inflasi Januari 2023 secara tahunan atau dibandingkan Januari 2022 (year-on-year) sebesar 5,28 persen. Terjadi kenaikan IHK dari 108,26 pada Januari 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi (13,91 persen), diikuti peralatan pribadi dan jasa lainnya (6,15 persen), serta mamintem (5,82 persen). Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan Januari 2023 yakni bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, kontrak rumah, dan cabai merah.

"Inflasi tahunan Januari relatif masih tinggi karena merupakan akumulasi perubahan harga selama setahun terakhir, termasuk di saat inflasi pasca penyesuaian harga BBM," ungkap Margo Yuwono.

Menurut komponennya, maka inflasi tahunan Januari disebabkan oleh inflasi inti (3,27 persen), inflasi harga diatur pemerintah (12,28 persen), dan inflasi harga bergejolak (5,71 persen). Margo menuturkan, tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi, yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, tarif air minum PDAM, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir.

"Kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) berdampak pada inflasi, sehingga perlu dilakukan secara cermat," tuturnya.

"Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah pengaruh nilai tukar. Ini perlu mendapat perhatian karena kita masih mengimpor sebagian bahan pangan. Yang juga perlu diantisipasi yaitu dinamika iklim dan cuaca, manajemen stok saat panen raya, melancarkan distribusi antarwilayah, dan koordinasi pusat-daerah mengendalikan inflasi," pungkasnya.