Pemerintah Masih Punya PR Kerek Daya Beli Meski Pandemi jadi Endemi

JawaPos.com - Pemerintah berencana mengubah status pandemi menjadi endemi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengarahkan jajarannya untuk menyusun strategi percepatan perubahan status dengan tetap mempertimbangkan kesehatan, sosial budaya, hingga ekonomi.

Mengenai hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa langkah tersebut akan membawa perubahan yang signifikan bagi perekonomian di Tanah Air. "Tentu ada perubahan yang signifikan, karena masyarakat dalam hal pendapatannya akan mengalami kenaikan lebih baik," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (1/3).

Hal tersebut diyakini terjadi lantaran akan kembali dibukanya sejumlah sektor yang sebelumnya dilakukan pembatasan operasional. Mobilitas masyarakat pun akan membantu pertumbuhan tersebut.

"Khususnya daerah atau sektor yang bergantung dari pariwisata perhotelan, restoran, transportasi, tentu ada kenaikan. Dan, ini bisa positif bagi perekonomian Indonesia sepanjang 2022," terangnya.

Akan tetapi, Bhima memberikan catatan kepada pemerintah agar tidak mengalami kendala pada saat pemulihan ekonomi. Utamanya, terkait harga komoditas kebutuhan pokok.

"Meskipun ada hal positif bagi pergerakan masyarakat, tapi tidak serta merta masyarakat akan melakukan belanja secara besar-besaran. Ini karena daya beli masih mengalami tekanan dari kenaikan beberapa komoditas dari barang-barang yang dikonsumsi," tutup Bhima.

Sepeti diketahui, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. "Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, kami sudah siapkan protokolnya," kata dia dikutip dari Antara, Selasa (1/3).