Swasembada Pangan 2015 Gagal, Diduga Menteri Amran Dibohongi

JawaPos.com – Swasembada pangan yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2015, diperkirakan akan meleset. Pasalnya, data yang disodorkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) diduga telah direkayasa.

Akibatnya bisa fatal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bisa keliru melakukan analisis produksi pangan tahun 2015.

"Diperkirakan swasembada pangan 2015 bisa gagal, jika data digunakan tidak secara riil," kata Ketua Umum Aosisasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santoso dalam diskusi bertajuk Senator Kita, di gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih Minggu (13/9).

Menurut dia, gejolak pangan akan terjadi di tahun 2015 karena Kementan  salah menggunakan data dalam mengejar swasembada pangan.  Ditambah ancaman kekeringan akibat Elnino yang melanda tanah Air.

Berdasarkan data Kementan  dan BPS ( ARAM I, juli 2015) produkdi padi tahun 2015 akan meningkat spektakuler sebesar 6,64 persen dari 70,85 juta ton GKG di tahun 2014 menjadi 75,55 jut ton GKG di tahun ini. Produksi kedeai dan jagung diperkirakan naik 8,72 peren dan 4,59 persen di tahun ini. 

Padahal kenaikan tiga komoditas secara bersamaan tidak pernah terjadi selama belasan tahun.  Bahkan, angka tersebut telah memperhitungkan ancaman kekeringan akibat elnino.

Gara-gara data yang tidak riil, menyebabkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberi rekomendasi moratorium impor beras di tahun 2015, karena dia yakin terjadi surplus beras. Menyusul larangan impor jagung sebesar 1,35 juta ton karena diperkirakan produksi jagung meningkat 1,66 juta ton.

"Ini beda dengan data kami miliki karena banyak penurunan produksi di banyak tempat," ucap mantan Pokja Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla itu.

Produksi tersebut, lanjut Dwi, diperkirakan sama atau bahkan cenderung lebih rendah dibanding tahun 2014. 

"Jika ini benar maka akan menjadi skandal mark up data produksi pertanian nasional, karena biasanya data ARAM I tidak selalu berbeda dengan angka tetap," beber Guru Besar Fakultas Pertanian IPB.

Data tersebut juga sangat penting karena digunakan untuk menyusun kebijakan pangan di tahun yang berjalan. (hyt/jpg)