Tolak Impor KRL Bekas, Luhut Izinkan KCI Impor 3 KRL Baru

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (17/5).

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak impor KRL bekas dari Jepang. Namun, Pemerintah hanya mengizinkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan impor tiga trainset KRL baru dari Jepang.

Menurut Luhut, impor KRL baru dari Jepang perlu dilakukan agar penumpang bisa tetap terlayani meski ada beberapa rangkaian KRL yanga akan dipensiunkan.

"Kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru untuk menutupi (kebutuhan penumpang saat KRL dipensiunkan). Tapi itu butuh waktu sekitar 1-2 tahun jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025," kata Luhut saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Luhut menyampaikan, keputusan tersebut sesuai dengan rapat yang telah digelar sekitar 4 hari lalu bersama pemangku kepentingan lain.

Meski impor KRL baru dari Jepang diizinkan, Luhut memastikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2025. Pemerintah akan memenuhi rangkaian KRL yang dibutuhkan di dalam negeri.

"Nanti akan dikerjakan PT INKA. Baik di INKA Banyuwangi dan INKA di Madiun," tandasnya.

Baca Juga: Sinyal Kuat Impor KRL Bekas, Luhut Syaratkan Harus Lolos Audit BPKP

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengajukan izin untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Alasannya, ada 29 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Rinciannya, sebanyak 10 trainset akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 lainnya menyusul pada 2024. Namun, pengajuan impor KRL bekas tersebut sempat berpolemik lantaran dua kementerian yang berbeda pendapat.

Di satu sisi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak, sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung rencana impor KRL bekas.

Atas hal itu, kemudian Luhut meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review terhadap rencana KCI. Adapun hasilnya, BPKP mengungkapkan jumlah armada yang dimiliki PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter/KCI) masih memadai untuk menampung penumpang KRL.