BSI Bakal Teruskan ke Pembiayaan Sektor Riil, Celios Ingatkan Pengawasan dan Risiko

JawaPos.com - Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengapresiasi langkah cepat pemerintah mengalokasikan Rp 200 triliun dana ke perbankan. Kebijakan ini dapat mengurangi tekanan terhadap likuiditas perbankan, dampak geopolitik global.

"Bagi BSI yang memperoleh alokasi dana Rp 10 triliun dari program ini, tentunya akan memperkuat financing to deposit ratio (FDR) Perseroan. Sehingga dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor riil," kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Sabtu (13/9).

Penetapan imbal hasil sebesar 80,476 persen dari BI 7-Days Reverse Repo Rate, diharapkan mendorong penurunan imbal hasil dana kelembagaan pemerintah lainnya di bank. Dengan begitu dapat menurunkan margin pembiayaannya.

BSI berkomitmen mendukung program pemerintah. Seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tentunya, dana yang ditempatkan pemerintah ini akan kembali ke masyarakat melalui fasilitas pembiayaan.

"Sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan," terang Anggoro.

Per Maret 2025, aset BSI tumbuh 12 persen secara tahunan. Penyaluran pembiayaan naik double digit sebesar 16,21 persen Year-on-Year (YoY).

Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,40 persen YoY. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mendorong ekspansi moneter tanpa diimbangi langkah fiskal yang memadai.

"Bukan masalah strategi berbeda, tapi pemahaman risiko," ujar alumnus University of Bradford itu kepada Jawa Pos.

Menurut dia, pendekatan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa cenderung lebih agresif mendorong dari sisi moneter. Namun belum terlihat ada langkah konkret untuk memperkuat sisi stimulus fiskal. Seperti insentif pajak.

Hal ini memang mendorong pasokan uang bertambah. Karena bank Himbara mendapat uang kaget. Sementara permintaan kredit belum tentu naik. Mengingat, daya beli sedang turun.

"Pengusaha mau pinjam uang ke bank buat apa?" tanya Bhima.

Artinya, peningkatan dana di perbankan belum tentu efektif dalam mendorong ekonomi. Jika daya beli masyarakat masih lemah. Dalam situasi seperti ini, kalangan pengusaha juga cenderung menahan diri untuk mengambil pinjaman baru.

Dia khawatir jika pemerintah menekan agar cepat menyalurkan kredit, Himbara bisa sembrono. Terutama ke sektor berisiko tinggi. Sehingga berpotensi memicu rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) naik.

Meski demikian, Bhima mengakui bahwa pendekatan Menkeu Purbaya tidak biasa. Masih perlu waktu untuk melihat kinerjanya. "Itu harus jadi pertimbangan. Pendekatan pak Purbaya harus diakui tidak biasa, tapi belum teruji. (Kita lihat) dua sampai tiga bulan ke depan gimana kualitas kredit dan efek ke ekonominya," bebernya.