Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 13 September 2022 | 12.12 WIB

Efisiensi Produksi Rawan Berujung PHK, Kebijakan CHT Harus 'Fair'

Pemecatan terhadap puluhan ribu pelinting belum diikuti ketersediaan lapangan kerja baru. - Image

Pemecatan terhadap puluhan ribu pelinting belum diikuti ketersediaan lapangan kerja baru.

JawaPos.com — Kenaikan target penerimaan cukai sebesar 11,6 persen pada 2023 diperkirakan akan berdampak signifikan pada industri hasil tembakau (IHT). Khususnya segmen padat karya Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Keberadaan segmen SKT yang melibatkan lebih dari 100 ribu pekerja telah memengaruhi perkembangan perekonomian di sejumlah daerah. Segmen industri ini juga mendukung upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Hotman Siahaan mengatakan, pemerintah pusat harus menyadari efek dominonya bagi laju perekonomian di daerah dalam menentukan kenaikan CHT. Dengan kenaikan CHT, maka industri rokok akan melakukan efisiensi besar-besaran.

"Bisa saja mereka mengalihkan produksinya dari SKT menjadi Sigaret Kretek Mesin (SKM). Artinya, ribuan bahkan jutaan pekerja SKT bakal menjadi pengangguran karena digantikan oleh mesin," tegasnya, Senin (12/9).

Terlebih, menurutnya, banyak di antara pekerja SKT merupakan ibu rumah tangga yang selama ini turut menopang perekonomian keluarga. "Kalau mereka menganggur, berarti daya beli keluarga menjadi rendah," ungkap Hotman.

Ketika konsumsi rumah tangga menjadi lemah, maka pada akhirnya roda perekonomian di daerah tersebut menjadi lesu. Situasi ini yang kemudian juga akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Bahkan belum lama ini, sebuah pabrik SKT di Blitar terpaksa tutup. Sebanyak 890 pekerja pabrik tersebut terpaksa di-PHK.

Tak hanya pekerja, nasib petani tembakau juga tak kalah miris. Kenaikan cukai bisa membuat harga tembakau turun dan mengakibatkan petani merugi.

"Ujung-ujungnya, produktivitas pertanian tembakau turun, padahal ini bahan baku yang sangat diperlukan. Apakah kita ingin seperti itu? Kan tidak. Semuanya tergantung pemerintah," pungkas Hotman.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore