Disepakati, Biaya Maksimal Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya

JawaPos.com - Rencana pengembangan proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya mulai ada titik terang menyusul kesepakatan batasan total investasi yang bisa diterima untuk pengembangan mega proyek ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah ada titik temu terkait maksimal pembiayaan untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya.

"Tidak ada beda pendapat, sudah clear. Kemarin dalam rapat yang dipimpin Bapak Wapres," ujar Luhut di Kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Jumat (15/12)

Luhut menjelaskan bahwa persoalan pendanaan yang cukup fantastis jadi bahan pembahasan yang cukup mendalam. Pak Wapres, kata Luhut, khawatir apabila kebutuhan dana yang  diinvestasikan terlalu besar akan berbuntut pada kebutuhan pinjaman yang banyak.

Ditambahkan, dalam rapat Wapres telah memutuskan pembangunan proyek kereta api Jakarta-Surabaya akan menggunakan teknologi narrow gauge atau tipe rel kecil dengan lebar 1.067 milimeter.

"Pak Wapres khawatir bila menggunakan tipe standard gauge butuh investasi besar, yakni sekitar Rp 150 triliun. Takutnya nanti terlalu banyak pinjaman," imbuh Luhut.

Ditambahkan, dana yang dibutuhkan bila menggunakan teknologi narrow gauge sekitar Rp 51 triliun, sementara standard gauge diperkirakan mencapai Rp 150 triliun.

Sebelumnya Luhut pernah mengatakan bahwa dirinya lebih condong menggunakan teknologi standard gauge. Alasannya, teknologi ini lebih maju dibandingkan narrow gauge. Di dunia pun, hanya tinggal Indonesia, Jepang, dan Australia yang menggunakan teknologi narrow gauge.

"Karena yang pakai seluruh dunia, kecuali Jepang dan Australia. Jepang pun sudah mulai beralih juga ke standard. Dalam rapat dengan para menteri, pak Wapres sudah meminta pake narrow. Tidak ada masalah juga. Wapres sudah memberikan batas (investasi) hanya Rp 60 Triliun. Jadi semua patungan untuk membuat hal itu," pungkasnya.

Luhut menyatakan bahwa dirinya masih terus membuka diri pada pilihan yang ditawarkan oleh Jepang. "Kita ingin cari struktur pendanaan yang paling murah. Tentu Jepang kita ajak supaya pada posisi seperti itu. Mustinya sih mereka mau," tambahnya.

Menurutnya, Pemerintah masih terus mencari pilihan yang terbaik dalam menentukan struktur pendanaan terbaik dengan menyesuaikan budget yang ada.