Pasca KLB, Warga Asmat Harus Diberikan Edukasi Kesehatan

JawaPos.com - Pasca dicabutnya status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua oleh pemerintah, namun penanganan masih tetap dilakukan terhadap korban.

Sejumlah relawan dari berbagai lembaga tetap bertahan di ujung timur Indonesia tersebut memnberikan konseling medis. Para relawan itu menjangkau sejumlah distrik-distrik yang luput dari perhatian.

Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, Tigor Doris mengatakan, pihaknya mengirim bantuan untuk kedua kalinya. Sebelumya menerjunkan sembilan tenaga medis dan ditambah lagi. Selain itu terdapat bantuan sandang pangan, obat-obatan dan mainan untuk anak-anak.

Tenaga medis akan menanggani pasien anak-anak menderita gizi buruk, ISPA, dan diare, maupun orang dewasa yang kurang gizi. “Mereka menjangkau 19 distrik. Di antaranya Distrik Fayit, Tauro, Pirien, Bagair dana Nanai,” kata Tigor dalam keterangan persnya, Jumat (9/2).

Lebih jauh dia menjelaskan, para korban wabah campak dan gizi buruk tidak hanya diberikan penanganan pada terserang penyakit saja. Tapi mereka perlu diberikan edukasi kesehatan, supaya warga Asmat ini tidak lagi abai dengan kesehatannya.

Sebab, salah satu penyebab terjadi KLB campak dan gizi buruk, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya pola gaya hidup masyarakat yang terbiasa mengolah makanan tidak higienis. "Sarana dan prasana kesehatan juga masih kurang. Jadi kami kita perlu berikan edukasi tentang kesehatan,” jelas Tigor.

Di samping lambannya penanganan dari pemerintah, kader PDIP itu juga menyentil pihak swasta, seperti PT Freeport Indonesia. Selama ini perusahaan asal Amerika Serikat (AS) sudah menggali sumber daya alam di tanah Papua. Kontribusi perusahaan itu tidak cukup dengan bantuan tunai saja, tapi perlu juga memberikan edukasi kesehatan.

Tigor berharap aparat pemerintah dan anggota DPRD di Asmat mengurangi kegiatan keluar kota, terutama Jakarta. Akan lebih baik mereka memerhatikan daerah terpencil di Asmat. “Lebih baik studi banding dengan pejabat dan legislator di daerah seperti Asmat, saya yakin lebih bermanfaat daripada hanya memberi kritik dari luar,” pangkas Tigor.