Pemkot Malang Diminta Miliki Mitigasi Dampak Inflasi

JawaPos.com - Inflasi di Kota Malang tergolong tinggi. Bahkan, Kota Malang menempati posisi kedua sebagai kota dengan inflasi tertinggi setelah Banyuwangi.

Hal ini menjadi alarm bagi Pemkot Malang untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada tahun 2017 lalu Kota Malang hanya mengalami deflasi 2 kali, yakni pada bulan Maret dan Desember. Artinya, sepanjang tahun 2017 lalu, harga kebutuhan pokok bisa terbilang tinggi.

Melihat fenomena tersebut, DPRD Kota Malang pun meminta agar Pemkot memiliki mekanisme mitigasi dampak inflasi. Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengungkapkan, mitigasi tersebut penting agar pemkot bisa membuat kebijakan penanggulangan sekaligus pencegahan angka inflasi yang makin tinggi.

"Naiknya harga-harga bahan pokok misalnya, tentu akan memberatkan sebagian besar masyarakat. Pemerintah harus menjamin ketersediaan barang di pasar sekaligus menjaga pasokannya," ujar Hakim, Sabtu (3/2).

Apalagi, lanjut Hakim, dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki bulan Ramadhan. "Biasanya harga-harga naik lagi pas bulan puasa. Kalau tidak dikendalikan, kenaikan itu bisa membuat daya beli masyarakat turun. Yang sekarang harga belum turun sudah naik lagi," jelasnya.

Salah satu contohnya yakni mengenai ketersediaan beras. Produksi beras dari petani Kota Malang saat ini rupanya masih belum mencukupi kebutuhan warga di kota pendidikan ini. Sehingga kebutuhan tersebut musti di pasok dari daerah-daerah sekitar seperti dari Kabupaten Malang. "Kondisi seperti ini akan makin membuat masyarakat ekonomi lemah sangat kesulitan," tuturnya.

Oleh karena itu, dengan adanya mitigasi dan pemetaan tersebut, pemerintah bisa ikut andil dalam membantu masyarakat. Pemkot juga diminta agar memperketat pengawasan sehingga tidak ada oknum tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan sepihak. "Termasuk nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk bekerja sama memenuhi pasokan bahan pangan yang lebih terjangkau," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. "Memang angka inflasi Januari lalu cukup tinggi. Ini tentu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan," jelasnya.

Data tersebut akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar bisa mengendalikan nilai inflasi. Wasto juga mengungkapkan, jika Pemkot Malang juga bekerja sama dengan Bulog untuk mengadakan operasi pasar.

Hal itu menjadi salah satu langkah untuk menekan angka inflasi bulan depan. "Mudah-mudahan inflasi Malang (Februari mendatang) tidak tinggi. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa terjaga," tandasnya.