Penerimaan Pajak Kota Malang Capai Rp 414 Miliar

JawaPos.com - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mampu merealisasikan target penerimaan pajak 117 persen sepanjang 2017. Dari target Rp 315 miliar, capainnya Rp 414 miliar.

Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang M. Thoriq mengatakan, kesuksesan ini tak lain karena program intensifikasi dan eksetensifikasi yang terus dilakukan. Salah satunya bekerjasama dengan kejaksaan, kepolisian, perbankan dan pihak lainnya.

"Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung BP2D. Termasuk masyarakat Kota Malang," ucap Thoriq pada saat Launching SPPT 2018 dan Pajak Daerah Lainnya di halaman Balai Kota Malang, Selasa (9/1).

Wali Kota Malang Moch Anton menyampaikan apresiasi atas raihan tersebut. "Capaian pajak untuk membantu dalam APBD sangat bagus. Dari empat tahun berjalan ini, ternyata pertumbuhannya bisa memberikan bantuan untuk pembangunan wilayah Kota Malang," papar Anton.

Ke depan, pajak bangunan dan hiburan akan terus ditingkatkan. Akan ada strategi khusus yang dilakukan. Yakni melalui program aplikasi secara online. Saat ini belum banyak wajib pajak (WP) yang menerapkan sistem online.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga akan tetap memberikan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Nanti akan disesuaikan dan pajak ringan akan diberlakukan. Salah satunya kepada petani," kata Anton.

Tahun ini kemungkinan akan kembali dilaksanan program sunset policy jilid III. Dimana dua tahun sebelumnya program tersebut sudah berhasil dilaksanakan.

Agenda Launching SPPT 2018 dan Pajak Daerah Lainnya disertai dengan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Serta Penyerahan Program Penghargaan kepada Wajib Pajak terbaik & Instansi/organisasi yang membantu pelayanan. Gebyar Panutan Pembayaran PBB makin menyemarakkan kegiatan tersebut.

Sejumlah pejabat tampak hadir dalam acara. Antara lain Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Malang Purwanto Joko Irinato, Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto, beserta unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).