6.000 Pegawai Pemkab Bojonegoro Belum Tercover BPJS

JawaPos.com - Masih banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Terutama pegawai yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Jumlanya mencapai 6.000 pegawai.

Secara bertahap, pegawai non-ASN tersebut akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini yang sudah terdaftar baru di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemadam Kebakaran Bojonegoro.

"DLH baru beberapa waktu terakhir mendaftarkan sebanyak 260 tukang sapu sebagai anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Budi Santoso, Selasa (8/5).

Budi berharap semua dinas mendaftarkan pegawai non-ASN. Saat ini, pihak BPJS sedang melakukan pendekatan dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk mendaftarkan guru honorer sebagai peserta.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja ini menjadi kewajiban bagi pemberi kerja. Tujuanya tak lain untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja. "Semua tenaga kerja baik formal dan non-formal wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Selain menarget pegawai non-ASN, BPJS Ketenagakerjaan juga sedang melakukan pendekatan kepada pemerintah desa untuk mendaftarkan perangkatnya. Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menarget 600 perangkat desa terdaftar sebagai peserta.

Namun baru sekitar 150 perangkat desa yang terdaftar. Perangkat desa yang sudah menjadi peserta itu sifatnya membayar iuran secara mandiri dilakukan kolektif oleh desa. "Ke depan, saya berharap untuk jaminan sosial bagi perangkat desa ini dimasukkan kedalam APBD," harapnya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, di Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 1.503 pemberi kerja dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 40.252 tenaga kerja. Dari jumlah itu, yang terdaftar sebagai peserta hingga April 2018 baru 10 persen. Per hari, rata-rata ada 20 orang yang mendaftar secara pribadi. Mereka bekerja di bidang usaha mikro.