Kemegahan Jembatan Dompak dan Pusat Pemerintahan Kepri (2)

JawaPos.com TANJUNGPINANG - Pembangunan Jembatan Dompak di Tanjungpinang, Kepri sebagai penghubung Pulau Dompak dan Tanjungpinang sebagai pusat ibu kota pemerintah menggunakan tiga paket, Dompak I, II, dan III.

 

Jembatan I Dompak merupakan jembatan terakhir yang dikerjakan oleh kontraktor, Nindya Karya. Terlambatnya penuntasan Jembatan Dompak I disebabkan penyelesaian pembebasan lahan.

Sementara pekerjaan tersebut harus diselesaikan pada Desember 2010. Faktor tersebut yang menyebabkan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan program multiyears. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dilakukan pemutusan kontrak. 

”Setelah dilakukan audit, dan melihat kondisi di lapangan tidak memungkin untuk dilanjutkan pembangunan tersebut. Akhirnya timbullah sengketa perdata dan berujung di meja hijau,” jelas Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group).

Diputuskanya kontrak, membuat PT Nindya Karya melakukan upaya hukum. Perusahaan kontraktor itu menggugat Pemprov Kepri secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada Juli 2012.

Pihak PT Nindya Karya menuntut Pemprov Kepri membayar atas progres pembangunan yang dilakukan sebesar Rp 92,3 miliar. Melalui kuasa hukum, Bastari Majid, Pemprov Kepri melalukan upaya perlawanan.

Setelah melewati beberapa kali persidangan, tepatnya pada April 2013 Majelis Hakim PN Tanjungpinang membuat keputusan yang menjatuhkan hukuman kepada Pemprov Kepri untuk membayar kewajiban kepada PT Nindya Karya sebesar Rp 41,9 miliar atau separuh dari tuntutan awal. (**/iil/JPG)