Kemegahan Jembatan Dompak dan Pusat Pemerintahan Kepri (1)

JawaPos.com TANJUNGPINANG - Masyarakat Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) memiliki sebuah ikon baru di kotanya, yakni Jembatan Dompak.

Di balik kemegahannya, jembatan yang memiliki panjang 1,5 km cerita panjang hingga bisa berdiri kokoh menghubungkan Pulau Dompak dan Tanjungpinang.

Rencananya dalam waktu dekat jembatan itu akan dibuka untuk umum dan bisa diakses sebagai penghubung kedua pulau tersebut.

Kemegahan jembatan ini ternyata memakan waktu dan energi yang tidak sedikit. Ada sekitar delapan tahun hingga akhirnya sebuah pemikiran dari Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri kala waktu itu hingga kini bisa terwujud.

Dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison menceritakan perjalanan pembangunan Jembatan Dompak. Awal Pulau Dompak ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

Awal 2006, di bawah kendali Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah dilakukan kajian untuk pusat pemerintahan. Adapun daerah yang dipilih hanya ada dua, yakni Senggarang dan Pulau Dompak.

Setelah dilakukan berbagai kajian dengan mempertimbangkan untung dan ruginya, maka dipilihlah Pulau Dompak sebagai lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

”Risiko memilih Dompak lebih sedikit, jika dibandingkan menjatuhkan pilihan ke Senggarang. Apalagi luas Pulau Dompak hampir 1.000 hektare. Memang pekerjaan berat yang harus dilakukan waktu itu adalah pembebasan lahan,” ujar Sardison.

Pria yang kini duduk sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kepri tersebut mengungkapkan, setelah diputuskan Dompak, pada 2007 perencanaan pembangunan mulai dilakukan, yakni Detail Engineering Design (DED).

Dalam DED tersebut, lewat program pembangunan multiyears ada beberapa pembangunan strategis. Yakninya, Kantor Gubernur, Gedung DPRD Kepri, Masjid, Jembatan Dompak (I, II, dan III) dan stadion olahraga. Semua pembangunan strategis itu memakan anggaran tidak sedikit yakni, Rp1,6 triliun.

Menurut Sardison, rencana awalnya, untuk pembangunan-pembangunan strategis tersebut selama tiga tahun. Yakni dari 2008 sampai 2010.

Kenyataannya, di tengah jalan terjadi perubahan, karena menyangkut kemampuan keuangan daerah. Setelah dilakukan revisi, pembangunan stadion dikeluarkan dari rencana strategis tersebut.

”Setelah dihitung-hitung, kebutuhan anggarannya tidak sampai Rp 1 triliun. Masing-masing paket kegiatan dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda, khusus Jembatan Dompak I, II dan III dikerjakan PT Nindya Karya,” papar Sardison. (**/iil/JPG)