Wacana Pajak Motor Dihapus, Fraksi Demokrat DKI: Janji Politik Kosong

JawaPos.com - Penghapusan pajak motor yang dicanangkan politisi PKS menuai pro kontra. Bahkan salah satu Politisi Demokrat di DPRD DKI Jakarta Santoso melihat, hal tersebut sebuah pernyataan yang tidak masuk akal.

Santoso menyatakan tidak yakin atas janji yang disampaikan politisi PKS tersebut. Penghapusan pajak kendaraan untuk motor itu, akan dilakukan jika menang dalam Pemilu 2019.

Santoso menilai penghapusan pajak motor merupakan suatu tindakan yang irasional untuk diimplementasikan di Indonesia. Terlebih, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar.

"Begini ya, please jangan memberikan janji politik kosong," tegas Santoso saat dikonfirmasi, Senin (26/11).

Selain itu, janji yang disampaikan tersebut adalah pendidikan politik yang tidak sehat. Ia pun menyatakan data realiasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta per 15 November 2018 dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 7,2 triliun.

"Mana bisa pakai kendaraan nggak bayar pajak. Saya kira parpol mesti etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin,” ucapnya.

Sebelumnya, wacana penghapusan pajak untuk motor muncul dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf. Dia mengaku akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.