IKP Jatim Naik Signifikan, Gubernur Khofifah: Pers Jadi Jembatan Masyarakat dan Kontrol Pembangunan Daerah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

JawaPos.com–Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur naik signifikan tahun ini. Berdasar hasil survei IKP Indonesia yang diselenggarakan Dewan Pers 2023, IKP Jatim ada di angka 76,55.

Dibanding 2022, IKP 2023 naik 3,67 poin dan menjadi angka IKP Jatim yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan angka itu, menempatkan Jatim masuk dalam kategori cukup bebas dan nilai ini lebih tinggi dari nilai IKP nasional yaitu 71,75.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, peran pers sangat signifikan bagi pembangunan sebagai pilar demokrasi. Untuk itu kebebasan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

”Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers merupakan jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” kata Gubernur Khofifah.

”Pers memiliki kebebasan yang independen dan harus dijaga agar pemerintahan lebih sigap untuk lebih responsif pada permasalahan-permasalahan di masyarakat,” imbuh dia.

Berdasar hasil survei Dewan Pers, nilai IKP Jatim 2023 sebesar 76,55 diperoleh dari nilai Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30). IKP Jatim cenderung mengalami peningkatan. Pada 2019, nilai IKP Provinsi Jawa Timur 69,40. Kemudian meningkat pada 2020 menjadi 75,89. Dan meningkat lagi pada 2021 di angka 74,04.

Pada 2022 sempat turun 72,88. Namun angka IKP kembali meningkat signifikan pada 2023 di angka 76,55.

”Tingginya IKP Jatim menjadi salah satu tolok ukur bahwa kerja-kerja kolaboratif, konsolidatif, dan juga demokrasi berjalan on the right track. Bahwa semua elemen strategis saling menjaga dan menjamin kebebasan pers yang sehat dan konstruktif,” ucap Khofifah.

Khofifah meminta agar seluruh insan pers tetap menjalankan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers yang berimbang dan tidak memihak.

”Pers harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat. Bebas dari hoaks dan juga informasi yang bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan,” papar Khofifah.

Menghadapi tahun politik, Gubernur Khofifah berharap pers di Jatim dan Indonesia bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari sumber informasi yang benar, akurat, dan berimbang.

”Karena di tengah derasnya informasi di media sosial, pers harus tetap menjadi rujukan bagi masyarakat agar mendapat informasi yang benar dan akurat,” tutur Khofifah.

Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 di 34 provinsi. Survei dilakukan terhadap tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC).

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia untuk mengetahui dan memonitor kondisi kemerdekaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan kajian bagi upaya perbaikan ke depan.