Bappenas dan Pemprov Teken Nota Kesepakatan Menuju NTB Net Zero Emissions 2050

JawaPos.com - Berbagai upaya untuk menjaga kondisi alam terus dilakukan. Termasuk, tekad untuk membuat Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi wilayah net zero emissions pada 2050. Untuk mendukung kebijakan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI dan Wakil Gubernur NTB untuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, Selasa (15/8).

Hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan itu Kepala Bappeda NTB Iswandi, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalillah dan partner terkait lainnya. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat internalisasi penanganan dampak perubahan iklim dalam bentuk perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi prioritas nasional sebagai backbone ekonomi hijau dalam RPJPN dan RPJMN. PRKBI memperkuat implementasi Program Prioritas yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada saat yang bersamaan, selain Pemerintah Provinsi NTB, 3 Provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, dan Maluku, juga menandatangani komitmen PRKBI bersama Bappenas.

Dari sisi pemerintah pusat, konteks PRKBI menjadi tonggak untuk mendorong transformasi ekonomi, termasuk dalam pengembangan pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan. Kerjasama Bappenas dengan Pemerintah Provinsi menjadi strategi sebagai perwujudan komitmen pusat dalam mendukung upaya pemda untuk implementasi praktik baik PRKBI.

Secara nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 telah ditetapkan 17 goals 8 agenda pembangunan 45 indikator untuk Negara nusantara yang berkedaulatan, maju, dan berkelanjutan. Sasaran untuk tahun 2045 Indonesia Emas, seratus tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, adalah terwujudnya pendapatan per kapita USD 30.300 di Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan berkisar pada nilai 0,290-0,320, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat menjadi peringkat 15 global power index, daya saing sumber daya manusia meningkatkan human capital index 0,73, dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan penurunan intensitas emisi GRK 93.5 persen.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalillah menjabarkan komitmen NTB untuk NTB Net Zero Emissions 2050 dengan fokus pada strategi untuk meningkatkan energi baru terbarukan, rehabilitas hutan dan lahan, serta pengelolaan persampahan dan limbah. Menurutnya, Provinsi NTB unik karena merupakan satu-satunya Provinsi yang mendukung pendekatan secara terintegrasi, bukan pendekatan sectoral yang tradisional, dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

"Provinsi NTB juga sudah memiliki beberapa program unggulan seperti NTB Zero Waste, NTB Hijau, NTB Net Zero 2050, NTB Asri Lestari (dan program 99 Desa Wisata NTB; yang sudah menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan, rendah karbon, dan berketahanan iklim," urainya.

Penandatanganan nota kesepakatan ini dapat mengakselerasi implementasi PRKBI di NTB, menggerakkan partisipasi multi pihak untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim di Provinsi NTB.

Dari sisi peran strategis mitra pembangunan daerah, CEO Yayasan Relief Islami Indonesia Nanang Subana Dirja menyambut baik milestone penandatangan ini. "Menjadi upaya untuk membantu pemerintah daerah mengimplementasi climate justice dan gender justice dalam akselerasi implementasi PRKBI di Provinsi NTB," katanya.

Disamping itu, PT Eco Solutions Lombok (PT ESL) juga berperan penting dalam akselerasi implemetasi PRKBI di NTB. Telah diinisiasi pembentukan Konsorsium Iklim dan Lingkungan NTB yang terdiri dari Provinsi NTB, UNRAM (Universitas Mataram), UNHAM (Universitas Hamzanwadi) dan PT ESL.

CEO PT ESL John Higson menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan ini sebagai perwakilan sektor swasta Konsorsium Iklim dan Lingkungan NTB, yang memiliki tujuan untuk menciptakan zona pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan di NTB. Dengan tujuan Net Zero 2030 di zona inti dan tujuan Net Zero 2040-2050 di zona transisi.

"35 bisnis rendah karbon telah menyatakan minat untuk berinvestasi di zona-zona tersebut. PT ESL telah memulai kegiatan konstruksi di zona inti dan bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pembangunan usaha patungan rendah karbon dan segera dengan pembangunan 100 vila ramah lingkungan dan eco-marina di dalam kawasan zona inti Tanjung Ringgit," urainya

Harapan ke depan, transformasi ekonomi di Provinsi NTB dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, mensejahterakan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pembangunan lingkungan yang lestari dan asri bisa bisa terwujud.