Serapan Anggaran Kaltara Masih Minim, Nih Penyebabnya

JawaPos.com - Serapan anggaran dari kegiatan-kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kaltara hingga memasuki pertengahan tahun masih minim. Hal itu diakui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Menurutnya, serapan anggaran di daerah yang dipimpinnya masih minim dibanding serapan untuk belanja pegawai.

Karena itu, dirinya pun menginstruksikan SKPD agar memberikan hak pemenang lelang. Yakni anggaran 20 persen dari nilai kegiatan agar serapan anggaran belanja langsung tidak lagi terlihat minim.

“Jadi pihak ketiga yang menang lelang dipersilakan langsung ambil aja uangnya. Terkadang selama ini mereka telah memenuhi kewajiban seperti prosedur dan persyaratannya. Dan begitu menang, langsung kerja di lapangan,” ujarnya, Selasa (30/5). 

Dijelaskannya, berdasarkan aturan pemenang lelang bisa terlebih dahulu mengambil dana 20 persen di muka untuk mengerjakan kegiatan yang dilelang oleh SKPD.

Saat ini, kata dia, progres lelang kegiatan barang/jasa telah mencapai 80 persen. Artinya, lanjut dia, sebagian kegiatan telah dikerjakan dan sebagian masih melengkapi administrasinya. 

“Memang masih ada beberapa yang belum selesai. Termasuk rencana pembangunan RSUD Tanjung Selor yang menggunakan (dana pinjaman, Red) PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) masih dalam proses lelang. Kalau telah dilelang, tentu penyerapan anggarannya cukup tinggi, karena nilainya kurang lebih Rp 450 miliar,” ungkapnya. 

Pembangunan RSUD tersebut diakuinya telah masuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dengan demikian, jika tidak terlaksana di tahun ini, maka bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. (san/fen/fab/JPG)