Kampus Akper Mencekam! Walikota Disandera, Mahasiswi Pingsan...

JawaPos.com – Suasana kampus Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, mendadak mencekam, Senin sore (27/2). Sejumlah mahasiswa pingsan saat menghadiri dialog dengan Wali Kota Tegal Siti Masitha di aula kampus. Mereka berjatuhan dan dibopong keluar oleh teman-temannya keluar ruangan.

Mereka dibantu petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP), yang sedari tadi menjaga acara. Dialog itu, awalnya berlangsung normal. Namun, di pertengahan acara sempat diwarnai aksi ”walk out” sejumlah mahasiswa. Sejak awal, mahasiswa memang mengikuti acara dengan terisak. Beberapa mahasiswi, terlihat berkali-kali menghapus air mata yang jatuh di pipinya. ”Kami ingin merger (gabung, red), Bu,” ucap salah satu mahasiswi, Putri Salma Dewantara di depan wali kota.

Dengan suara terbata, Kepala Seksi Penjaminan Mutu Akper Ani Fauziah menyampaikan, merger ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi solusi untuk semua. ”Sekiranya pada hari ini suasana yang dirasakan sangat tegang, kami mohon maaf,” ungkapnya. 

Setelah beberapa dari mereka mengalami pingsan, mahasiswa yang hadir dalam dialog kemudian keluar ruangan. Mereka, lalu melakukan orasi di halaman kampus sembari membentangkan spanduk yang isinya meminta kampus mereka di-merger ke Kemenkes. Spanduk-spanduk lainnya juga ada yang bernada penolakan penutupan kampus yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika itu.

Orasi mahasiswa terus dilangsungkan, meski hujan turun cukup lebat di halaman kampus Akper hingga Magrib menjelang. Ketegangan juga sempat terjadi saat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ingin  menemui wali kota. Sementara wali kota masih di dalam ruangan, mahasiswa baru mulai menepi saat azan Magrib berkumandang.

Aksi berlanjut, mahasiswa kembali membentangkan spanduk di depan pintu keluar kampus. Aksi itu membuat wali kota tersandera dan tidak bisa keluar kampus. Wali Kota Tegal Siti Masitha saat diwawancara wartawan di dalam ruangan mengatakan, terkait opsi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, sedang ditelaah dan ditindaklanjuti bagian hukum.

Pemkot saat ini sifatnya menunggu peraturan yang lebih tinggi dari pusat. Sebab, ini juga menjadi persoalan Akper di daerah lain. Opsi dari pusat itulah yang akan dilaksanakan pemkot. Saat disinggung soal merger ke Kemenkes, wali kota menyampaikan hal itu justru bisa melanggar undang-undang.

”Undang-undangnya tidak ada, melanggar, izin itu dari Kemenristekdikti. Kalau bergabung, itu berarti yayasan, perorangan. Pemda tidak boleh,” ujarnya. Wali kota selanjutnya menjamin mahasiswa Akper bisa lulus dan memiliki ijazah yang sah. Mereka akan tetap berkuliah sampai 2019. Namun Akper tidak lagi menerima mahasiswa baru.

Wali kota meminta agar mahasiswa melaksanakan tugasnya untuk belajar sungguh-sungguh dan tidak terprovokasi gerakan di luar. Dia kemudian menyangkal adanya penutupan Akper. ”Tidak ada pernyatan resmi dari pemkot, bahwa Akper akan ditutup,” katanya.

Ketua DPRD Edy Suripno juga sempat datang langsung ke lokasi. Edy sempat berbicara langsung dengan wali kota. Orang nomor satu di Kota Tegal itu akhirnya bisa keluar kampus setelah mahasiswa yang menghadang wali kota ditenangkan dan diminta menepi oleh Kepala Seksi Penjaminan Mutu Akper Ani Fauziah. (nam/fat/yuz/JPG)