Meski Dizolimi, Dedi Mulyadi Tetap Setia Majukan Golkar

JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dianggap sejumlah pihak sebagai orang yang terzolimi karena tak dipilih maju di Pilgub Jabar 2018 mendatang. Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto justru menunjuk Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang notabene orang luar partai.

Meski demikian, Bupati Purwakata tersebut berharap Partai Golkar tetap bersatu dan kompak. Pernyataan Dedi itu terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Oriental Mandarin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11). Munaslub itu dihadiri 28 peserta dari 34 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia.

Menurut dia, pertemuan yang dipimpin Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebab, kata Dedi, saat ini Setya Novanto masih resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis.

"Simpan seluruh agenda jangka pendek, soliditas partai harus lebih diutamakan untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Keyakinan itu yang menjadi alasan Bupati Purwakarta tidak menghadiri Munaslub Partai Golkar. Selain, terdapat agenda konsolidasi DPP Jawa Barat serta pertemuan warga terkait dengan Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

Dia tidak setuju jika ada pembicaraan ketua umum baru atau PLT-nya. Sebab, hal yang paling penting adalah menyelamatkan Partai Golkar terlebih dulu. "Kita komunikasikan dulu dengan para sesepuh, dewan pembina, dan para tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap Partai Golkar. Insya Allah ada jalan demi penyelamatan partai kita ini," jelasnya.

Kang Dedi juga berharap azas prraduga tidak bersalah tetap dikedepankan dalam penanganan kasus yang menimpa Setnov. Dia berharap Setnov dapat patuh terhadap hukum sebagai cerminan kader Partai Golkar yang baik.

"Kita harus patuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Pak Setnov pasti memberikan contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e-KTP. Atas status itu, sejumlah pengamat dan lembaga survei menilai jika eletabilitas Partai Golkar menurun drastis. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan semangat Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak pada tahun 2018 mendatang.