KDM Tegaskan Kesalehan Tidak Hanya Diukur dari Baca Lailaha Illallah 110 Ribu Kali, Tapi Selesaikan Masalah Orang Miskin

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM, menegaskan ukuran kesalehan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari aktivitas spiritual semata, melainkan dari keberpihakannya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat kecil.

KDM turut menyinggung pernyataan Menteri Agama bahwa kesalehan seorang pemimpin tidak bisa dilihat hanya dengan rutinitas spiritual. 

“Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman Gubernur apa, ke Al-Jabar tiap hari, bukan. Ke Pusdai tiap hari, bukan,” kata Dedi sebagaimana dalam unggahan media sosial Instagram, Kamis (10/6).

Baca Juga:Hadirkan Andris 3, Pemanas Air Listrik Berfitur Wi-Fi untuk Hunian Modern

Ia menjelaskan, tugas keislaman seorang gubernur harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Baginya, pelayanan terhadap warga miskin dan kelompok rentan merupakan bentuk ibadah sosial yang paling utama.

“Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan nelayan, menyelesaikan buruh, ini tugas saya, tugas saya bukan spiritual, tapi sosial,” tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga menyinggung soal kesalehan yang menurutnya tidak cukup diukur dari ritual ibadah pribadi semata. Ia menilai, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat kecil.

“Kesalehan saya bukan baca Lailaha Illallah 110 ribu kali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin,” ujarnya.

Dedi turut menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang berpihak kepada masyarakat. Ia ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kegiatan seremonial pejabat.

“Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk ke luar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan penggunaan anggaran harus diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Menurutnya, APBD seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.