Tutup Rakernas XVII Apkasi 2026, Mendagri Tito Ingatkan Pentingnya Investasi SDM

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Di hadapan para Bupati, Mendagri menegaskan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 bila kepala daerah berani melakukan investasi besar-besaran pada modal manusia (human capital).

"Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi," ujar Tito Karnavian dengan nada tegas.

Mendagri menyoroti program strategis seperti "Sekolah Rakyat" dan pemberian makan bergizi sebagai langkah konkret pemerintah pusat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. ito menceritakan pengalamannya saat melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi sebagai pengingat bagi para kepala daerah.

"Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para Bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial," tambahnya.

Mendagri memberikan catatan serius mengenai efisiensi dan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 30% dari 1.091 BUMD di Indonesia yang saat ini mengalami kerugian.

"Pilih orang yang profesional untuk mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden bagi daerah," tegasnya.

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan yang tidak perlu. Ia berujar, "Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya".

Sebelum arahan Mendagri, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa poin krusial meliputi optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan, hingga rekomendasi penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Seluruh hasil rakernas akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri/Pimpinan lembaga terkait," katanya sembari tak lupa, ia melaporkan bahwa Apkasi telah merampungkan dan meluncurkan buku "25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten" sebagai upaya menggelorakan semangat inovasi daerah meski di tengah situasi yang penuh tekanan.