Fatwa MUI Jatim: Sound Horeg Haram, Regulasi Pemprov Jatim Hadir, Cak Imin Merespons

JawaPos.com-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarkaat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi fenomena sound horeg yang masih menjadi polemik di masyarakat.

Dia mengaku tak mempermasalahkan kegiatan sound horeg, asal tidak mengganggu kesehatan. Sebab tak bisa dipungkiri, pertunjukkan dengan ciri khas sound system bersuara keras itu berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Sound horeg boleh diteruskan, asal tidak mengganggu kesehatan. Sound horeg berdampak pada ekonomi, tetapi jangan mengganggu kesehatan," tutur Cak Imin di Graha Universitas Negeri Surabaya, Kamis (14/8).

Polemik ini mencuat setelah MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Pertunjukkan ini biasanya tampil di acara karnaval atau hajatan, dengan ciri khas sound system dengan suara keras dan menggelegar.

Tak ingin membiarkan polemik ini berlanjut, Pemprov Jawa Timur resmi mengeluarkan SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025.

Regulasi tentang penggunaan sound system di wilayah Jatim ini ditandatangani tiga pihak. Yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

“Aturannya kita buat dalam SE Bersama agar penggunaan sound system tidak mengganggu ketertiban, ketentraman umum dan tidak bertentangan dengan norma (yang berlaku di masyarakat),” ujar Khofifah, Sabtu (9/8).

Ada empat poin yang diatur dalam SE bersama ini, di antaranya batasan tingkat kebisingan, dimensi kendaraan yang mengangkut sound system dan batasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system, serta penggunaan sound system untuk kegiatan sosial masyarakat.

Penggunaan sound system statis atau di tempat tidak boleh melebihi 120 desibel, sementara sound system berpindah lokasi maksimal 85 desibel. Kendaraan yang membawa sound system wajib uji kelayakan (KIR).