Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 16 Juli 2025 | 00.38 WIB

Bantah Pakai APBD Jabar untuk Bayar Buzzer, Dedi Mulyadi: Terima Kasih ya atas Kecurigaannya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyentil informasi yang beredar di media sosial mengenai dirinya yang dituduh membayar buzzer menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikannya pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Selasa (15/7).

"Ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media Rp 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan, silakan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer," kata Dedi Mulyadi.

Dia menegaskan, jika memang pada akhirnya masyarakat menemukan penyelewengan dana tersebut, harap langsung melaporkan ke aparat penegak hukum agar segera ditindak. 

"Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada kok, silakan aja atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah, itu saya persilakan ya," jelas dia.

Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta ini menyampaikan memang banyak sekali netizen di media sosial yang memberikan dukungan kepadanya. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan serta kebaikan di Jawa Barat.

Namun, sekali lagi Dedi menegaskan bahwa mereka bukanlah buzzer. Mereka hanya sekelompok orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain.

"Terima kasih ya atas kecurigaannya. Karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan," ungkapnya.

Tak lupa, Dedi memberikan pesan kepada mereka yang telah speak up soal penggunaan Buzzer. Dia meminta agar mereka terlebih dahulu menyiapkan data sebelum melakukan speak up. 

"Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data. Karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong," tukas Dedi Mulyadi.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore