Meriung Bersama Warga Desa Tepus Gunung Kidul, Hadi Tjahjanto Pastikan Sertifikasi Genjot Ekonomi Warga

JawaPos.com–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 503 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 255 perwakilan penerima. Hadi menyerahkan langsung door to door ke sejumlah rumah warga Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jumat (8/12).

Seraya menyerahkan sertipikat, Hadi Tjahjanto menanyakan kegunaan tanah yang disertipikatkan bagi para penerima. Mayoritas warga Desa Tepus memanfaatkan tanah sebagai kebun dan juga dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan.

”Kebanyakan sertipikat yang saya serahkan ini untuk tegalan atau kebun. Saya lihat di desa ini juga banyak homestay, wisatawan datang di sini, tidur di sini. Saya kira di sini tempat yang bagus, sehingga sertipikat ini bisa digunakan untuk usaha, untuk memperbaiki rumah, kemudian wisatawan datang ke sini. Tentunya perekonomian bisa langsung naik, bisa tumbuh,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Di titik terakhir lokasi penyerahan, Menteri ATR/Kepala BPN meriung bersama warga desa di pinggir tebing. Di bawah rindangnya pohon, dia menanyakan satu per satu kepada masyarakat terkait biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertipikat.

”Masyarakat di sini senang, jujur, saya tanya bayarnya hanya Rp 150.000 per bidang. Jadi sesuai dengan target pemerintah kita memberikan Rp 150.000 sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut Hadi Tjahjanto mengungkapkan, target pendaftaran tanah di Gunung Kidul sebanyak 842.000 bidang dan sudah tercapai kurang lebih 710.000 bidang. Artinya, 85 persen bidang tanah di Gunung Kidul sudah terdaftar.

”Sebentar lagi di akhir tahun saya yakin 100 persen semuanya terdaftar," ucap Hadi.

”Tapi yang paling penting adalah dampak penambahan nilai ekonominya ada Rp 1 triliun untuk Gunung Kidul, ini dari hasil pembagian sertipikat yang di hak tanggungan (dijadikan akses modal ke perbankan) untuk kegiatan ekonomi,” terang Hadi Tjahjanto.

Tujuan penyerahan sertipikat secara door to door, menurut Menteri ATR/Kepala BPN untuk memastikan jalannya proses sertipikasi tanah sesuai peraturan yang berlaku.

”Hampir seluruh wilayah saya berikan secara langsung, door to door, baik itu Sumatra, Kalimantan, bahkan Papua. Tujuannya adalah saya ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat bagaimana proses pengurusan sertipikat dengan program PTSL ini, apakah dipersulit atau tidak,” ucap Hadi Tjahjanto.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Suwito beserta jajaran, dan Bupati beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gunung Kidul.