Hari Ini Khofifah Lantik 13 Penjabat Bupati di Jatim, Ditugaskan Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu

JawaPos.com – Sebanyak 13 penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Timur akan dilantik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, hari ini (24/9). Mereka akan mengisi kekosongan posisi kepala daerah sampai gelaran pilkada serentak 2024.

Sebelum dilantik, para Pj mendapat arahan dari Kemendagri di Jakarta. Salah satunya, mereka diminta menjaga kondusivitas daerah di tahun politik.

Pj Bupati Pasuruan Andriyanto merupakan 1 di antara 13 Pj yang mengikuti arahan Kemendagri tersebut. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur (Brida Jatim) itu mengungkapkan, ada beberapa pesan yang disampaikan dalam pengarahan tertutup di kantor Kemendagri. ”Intinya, seorang Pj harus betul-betul merakyat,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (23/9).

Bukan hanya itu, di hadapan puluhan Pj yang berasal dari Jatim, Papua, dan Kalimantan Timur tersebut, Kemendagri juga meminta para Pj memperhatikan isu yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah isu stunting. Kemudian, masalah kemiskinan ekstrem hingga inflasi dan pelayanan publik.

Khusus stunting, lanjut Andriyanto, Kemendagri menekankan agar para Pj kepala daerah betul-betul melakukan pengawalan. Para Pj diminta mencatat setiap progres yang telah dilakukan. ”Jadi, biar kelihatan before and after situasi stunting selama diisi Pj,” katanya. ”Karena itu, Pj diminta berinovasi,” lanjutnya.

Andriyanto menyebutkan, ada 13 Pj bupati di wilayah Jatim yang mengikuti arahan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik di Jakarta kemarin. Selain mengawal permasalahan stunting, Tomsi dan Akmal meminta para Pj menjaga situasi dan stabilitas daerah menjelang Pemilu 2024.

”Pak Irjen maupun Pak Dirjen menyampaikan bahwa 2024 itu tahun politik sehingga harus mampu menjaga situasi dan stabilisasi di daerah secara kondusif,” ungkapnya.

Andriyanto menegaskan, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat terkait dengan tahun politik tahun depan. ”Tidak ada seperti itu, baik pemilu maupun pilkada,” tegasnya.

Sementara itu, peneliti Themis Hemi Lavour menjelaskan, sebenarnya dasar hukum Pj kepala daerah bermasalah sejak awal. Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. ”Tapi, kalau ditarik lebih jauh dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 67/2021, 15/2022, dan 18/2022 itu meminta dikeluarkan peraturan pelaksana dari UU yang dimaksud,” jelasnya.

Memang, MK tidak secara spesifik menyebut peraturan apa yang seharusnya dikeluarkan. Namun, dalam ilmu perundang-undangan, seharusnya yang dikeluarkan adalah peraturan pemerintah (PP) atau setidaknya peraturan presiden (perpres). ”Aneh, ini dijawab Mendagri dengan permendagri. Tidak cukup itu kewenangannya,” ujarnya.

Menurut dia, putusan MK juga menyebutkan secara eksplisit harus melibatkan partisipasi publik dalam penentuan Pj kepala daerah. ”Lalu, di mana partisipasi publiknya sekarang. Tidak ada yang tahu. Begitu jadi, baru masyarakat mengetahuinya,” paparnya.

Jika memang diartikan secara sempit, partisipasi publik ini seharusnya melibatkan DPR. Namun, DPR juga sama sekali tidak dilibatkan. ”Tidak dilibatkannya publik inilah yang membuat Pj kepala daerah bisa dijabat TNI, Polri, dan bahkan BIN,” urainya.

Di sisi lain, berbagai persiapan dilakukan Pemprov Jatim menjelang pelantikan Pj bupati. Rencananya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin pelantikan.

Berdasar informasi, pelantikan bakal diadakan dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.00. Lalu, sesi kedua berlangsung pada pukul 14.00. ”Pelantikan memang digelar dua sesi karena tempatnya tak cukup,” ungkap Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Didik Chusnul Yakin.

Untuk mengikuti pelantikan, lanjut Didik, para Pj kepala daerah sudah melakukan persiapan. Termasuk melakukan gladi bersih. Didik menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah juga sudah menerima pembekalan dari Kemendagri.