Sultan HB X Minta Akses Kode QR PeduliLindungi 75 Perusahaan Ekspor

JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah pusat mempercepat penyediaan kode respons cepat (quick response/QR Code) PeduliLindungi bagi 75 perusahaan ekspor di wilayahnya.

”Saya meminta tolong untuk percepatan penurunan QR code (PeduliLindungi) bagi 75 perusahaan di Jogjakarta, agar kegiatan ekspor dapat terlaksana,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.

Menurut Sultan, penyediaan kode QR itu dirasa penting mengingat perusahaan ekspor Jogjakarta memiliki sumbangsih besar bagi peningkatan persentase ekspor yang kini mencapai 153 persen. ”Eman-eman (disayangkan) kalau kegiatan ekspor di Jogjakarta terhambat mengingat kegiatan ekspor menjadi peran utama untuk perekonomian,” ucap Sultan.

Pemda Jogjakarta, kata Sultan, ingin mempertahankan kegiatan ekspor di Jogjakarta seiring pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai lebih dari rata-rata nasional. Kegiatan pariwisata di DIY, saat ini cukup tinggi meski sudah diberikan peraturan-peraturan dari Pemda Jogjakarta.

Secara daring, Menkomarves Luhut Pandjaitan berpesan kepada kementerian perindustrian meningkatkan persentase pengguna PeduliLindungi di sektor industri sehingga lebih dari 40 persen. Oleh karenanya, luhut juga meminta kementerian kesehatan segera menindaklanjuti permintaan Sri Sultan mengingat ekspor akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Daerah Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, selain 75 perusahaan yang diusukan Pemda Jogjakarta tersebut, ternyata justru ada 93 perusahaan yang telah diusulkan kementerian perindustrian kepada kementerian kesehatan terkait akses PeduliLindungi.

”Yang diambil sampel oleh gubernur adalah penggunaan PeduliLindungi di sektor industri. Kalau kita lihat dari presentasi dari kementerian perindustrian, malah ada 93 perusahaan di Jogjakarta yang telah diusulkan ke kementerian kesehatan,” terang Kadarmanta Baskara Aji.

Mengenai beberapa perusahaan yang belum diusulkan Jogjakarta namun telah diusulkan kementerian, Aji menilai kementerian kemungkinan memiliki persepsi sendiri. ”Atau itu merupakan usul langsung dari perusahaan di Jogjakarta,” papar Kadarmanta Baskara Aji.