Dinsos Palembang Sebut Operasional Go-Massege Ilegal

JawaPos.com - Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini terbukti banyaknya aplikasi berbasis online di Indonesia. Salah satunya aplikasi online yang menyediakan jasa spa dan pijat seperti Go-Massage.

Aplikasi tersebut kini mendapatkan sorotan dari Dinas Sosial (Dinsos) Palembang. Pasalnya, aktivitas yang dilakukan tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah setepat.

Kepala Dinsos Palembang, Heri Aprian mengakui operasional Go-Massage saat ini belum mengantongi izin dari Pemerintah Daerah (Pemda). Terlebih lagi, perusahaan penyedia jasa ini juga tidak melaporkan adanya kegiatan penyediaan jasa pijat di layanan mereka dan jumlah terapis.

"Artinya operasional ini bisa disebut ilegal. Kita tentu tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan," katanya saat ditemui di Hotel The Zuri Palembang, Rabu (13/3).

Seharusnya, untuk membuka usaha dan mengoperasionalkan usaha tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 29 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan panti pijat urut, salon kecantikan, dan pangkas rambut.

"Seperti contoh, spa itu tenaga terapisnya harus memiliki sertifikat keterampilan dan tempat usaha yang jelas. Sedangkan ini tidak jelas," terangnya.

Karena itu, pihaknya akan melakukan kajian terhadap layanan ini. Serta akan membentuk tim khusus untuk mengatur permasalahan yang terjadi saat ini. 

Saat ini, pihaknya telah memanggil 100 pengusaha jasa pijat baik modern, tradisional, spa, salon kecantikan dan pangkas rambut. Hal ini tujuannya agar para pengusaha menjalankan dan mematuhi aturan yang berlaku.

Seperti contoh, sertifikasi keahlian bagi terapis, standar bilik pijat dan lain sebagainya. 
"Saat ini kami melihat masih banyak penyedia jasa ini kurang memahami aturan yang ada. Kedepan kami harap penyedia jasa mematuhi aturan ini," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Palembang, Ikhsan Tosni menambahkan jika semua aturan ini telah dijalankan maka kedepan juga mampu menambah pemasukan baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang.

"Kami juga saat ini tengah memfasilitasi agar penyedia jasa membentuk sebuah paguyuban sehingga kedepan informasi dapat disampaikan lebih mudah," singkatnya.