Kemenhub dan Kementerian PUPR Dituding Abai Lakukan Pengawasan

JawaPos.com - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX wilayah Kabupaten Bojonegoro-Tuban prihatin dengan peristiwa robohnya Jembatan Cincin Babat-Widang baru-baru ini.

Pria sekaligus anggota komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto ini menyampaikan, peristiwa robohnya jembatan ini merupakan wilayah kewenanganya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kemenhub harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan tegas. Kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan dampak ekonomi masyarakat karena dampak rusaknya jembatan itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/4).

Wihadi juga menilai, kurangnya pengawasan dari pihak Kemenhub terhadap barang-barang yang dibawa truk pengangkut bertonase melebihi kapasaitas, menjadikan jembatan itu roboh.

"Lama kelamaan bila tidak ada pengawasan, adanya alat berat yang melitasi jembatan dengan muatan melebihi kapasitas, pastinya akan roboh," jelas pria yang juga menjadi politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, lanjut Wihadi, peristiwa nahas ini merupakan tanggungjawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dirinya menganggap, seharusnya memelihara jembatan-jembatan lama yang tersebar di seluruh Indonesia

"Kementerian PUPR, bukan hanya membangun jembatan saja namun juga memelihara. Supaya kejadian serupa yang menelan korban jiwa tidak terulang lagi," tuturnya.

Dirinya menyayangkan robohnya jembatan Babat-Widang, Karena, menurut dia, masyarakat sangat dirugikan dari dampak kejadian tetsebut. Tidak hanya perekonomian tapi juga transportasi massal menjadi terhambat.

"Jembatan ini sangat penting untuk penghubung perekonomian dari Jakarta ke Indonesia bagian timur. Sebab banyak perusahaan besar yang transportasinya melalui jembatan nasional ini," kata dia memaparkan.

Sementara itu, Wihadi meminta kepada pemerintah bersikap tegas dan segera membangunnya kembali jembatan poros tersebut. Supaya jembatan bisa dimanfaatkan kembali. "Secepatnya pemerintah, membangun jembatan lagi," tutupnya.