Kolombia, Negara dengan Konflik Bersenjata Terpanjang Dunia

JawaPos.com - Sekitar 145 pejabat perwakilan untuk PBB dari masing-masing negara termasuk Kanada, Austria, Kolombia, Republik Senegal, dan Qatar berkumpul untuk mengadakan dialog tentang agenda perdamaian dan pembangunan di Markas Besar PBB di New York bulan lalu.

Dialog tersebut diorganisasi sebagai upaya kolektif dari berbagai sektor masyarakat global dalam rangka memperingati '2018 World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development'. Acara itu dihadiri oleh para pemimpin organisasi sosial, pemimpin agama, kelompok wanita, pemuda, dan insan media.

Konferensi ini memfokuskan untuk memperkuat kerja sama internasional yang menjamin komunikasi antarbudaya sebagai landasan untuk menerapkan hak asasi manusia secara universal, menanggapi perlunya tindakan untuk mengintegrasikan keragaman budaya ke struktur, dan pengembangan kebijakan.

Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Kolombia, H.E. Mr. Francisco Alberto Gonzalez mengakui, negaranya mengalami salah satu konflik bersenjata yang terpanjang di seluruh dunia. "Di Kolombia terdapat dua sisi. Satu adalah negara yang kuat, sisi yang lain adalah serangkaian ketidaksetaraan dan tidak ada peluang," katanya dalam siaran persnya, Rabu (20/6).

Oleh karena itu, dibutuhkan kesempatan dan komunikasi. "Kami tahu perlucutan senjata tidak cukup untuk menciptakan perdamaian, kami tidak boleh meremehkan pentingnya perdamaian dan pembangunan yang stabil,” ujar Francisco.

Dialog antarbudaya, terang dia, diperlukan untuk membawa perdamaian dan pembangunan. Media dan program pendidikan dapat memengaruhi pengembangan komunikasi antarbudaya.

"Saya juga ingin menyoroti peran pemimpin agama dan politik untuk membuat pengaruh positif dan bertukar apa pun yang baik bagi umat manusia, ” kata seorang Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Austria, H.E. Jan Kickert.

Ketua Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) Man Hee Lee mengatakan, ia sudah mengunjungi seluruh dunia dan mencapai sejumlah kesepakatan dengan para mantan kepala negara dan kepala negara saat ini. Termasuk dengan hakim agung dan anggota parlemen untuk mengakhiri perang melalui kerja sama.

Semua kepala pemerintahan di setiap negara harus menandatangani DPCW untuk mencapai perdamaian jika mereka mencintai negara dan rakyat. Untuk merealisasikannya, harus melakukan tugas perdamaian dengan semangat perdamaian pada awal berdirinya PBB.

Man juga mendesak kerja sama dan dukungan dari pejabat PBB dalam menjamin perdamaian yang berkelanjutan melalui penerapan hukum internasional.