Iwan Bule Pj Gubernur, Demokrat Ajak Parpol Lain Ajukan Hak Angket

JawaPos.com - Pengangkatan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat terus menuai reaksi. Spekulasi mengenai komitmen pemerintah untuk menjaga kenetralitasan pilkada pun terus disuarakan oleh partai oposisi.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut, pihaknya telah serius untuk melakukan pengajuan hak angket atas pelantikan Iwan Bule sebagai orang nomor satu Jawa Barat. Baginya, penunjukkan itu telah sangat menunjukkan kejanggalan.

"Karena bagi Demokrat ini penuh kejanggalan. Motivasinya pun menjadi pertanyaan karena sejak awal Iwan Bule sudah dibatalkan oleh Wiranto. Jadi ini aneh bagi Demokrat," kata Ferdinand kepada wartawan, Selasa (19/6).

Menurut Ferdinand, fokus utama dalam pengajuan hak angket ini adalah mengenai pelanggaran dari undang-undang yang berlaku. Yakni, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian.

"Poin utamanya adalah adanya potensi pelanggaran UU terutama UU Kepolisian. Jadi fokusnya disitu," ujar Ferdinand.

Tak hanya itu, untuk memuluskan rencannya itu, Ferdinand mengaku pun telah melakukan komunikasi dengan parpol yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, saat ini masih terkendala libur hari raya lebaran.

"Komunikasi dengan partai lain tentu dilakukan oleh fraksi di DPR. Karena situasi sedang libur, jadi agak lambat komunikasinya," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Iriawan telah dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar pagi tadi, Senin (18/6). Jabatan baru itu resmi disematkan padanya oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Bandung.

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) atas posisi Pj Gubernur Jabar, Iwan Bule akan mengisi posisi tersebut hingga dilantiknya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018.