Rapat Persiapan Mudik Lebaran 2018 Lintas Kementerian, Ini Hasilnya

JawaPos.com - Kantor Staff Presiden (KSP) menggelar rapat kementerian dan lembaga (K/L) di Gedung Bina Graha 2. Rapat tersebut fokus membahas persiapan mudik lebaran 2018.

Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, ada tiga titik yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Daerah tersebut berpotensi terjadi kemacetan.

"Pertama, persimpangan pada titik darat yang ada di jalur pantai utara (Pantura) dan pantai selatan (pansela). Kalau tidak dikasih aba-aba itu macet. Untuk itu kita akan kasih pengumuman elektrik, ada juga dengan billboard. Jadi nanti pemudik bisa menentukan baiknya lewat Pantura atau Pansela " kata Moeldoko dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/6).

Titik selanjutnya, kata Moeldoko, adalah jembatan Kali Kuto. Proyek ini rencananya bisa digunakan pada H-2 lebaran. Itupun, hanya satu lajur dan dua jalur yang digunakan. Keterbatasan itu membuat pemerintah melalui PT Jasa Marga (Persero) akan sedikit melakukan pengalihan arus lalu lintas.

"Itu nanti jembatannya H-2 (operasi secara fungsional). Mereka yang lebih awal akan dikeluarkan sedikit. Akan terjadi kemungkinan kemacetan," jelas dia.

Terakhir, pemerintah mewaspadai kepadatan yang terjadi dari peralihan penggunaan tol operasional ke tol fungsional. Pasalnya, perubahan kecepatan signifikan akan terjadi pada ruas tersebut. 

"Dari kecepatan 100 km per jam menuju ke 40 km per jam. Itu akan terjadi perlambatan kecepatan. Itu tiga hal yang perlu diwaspadai," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga telah membuat website khusus yang merangkum tentang informasi selama arus mudik. Diharapkan, website tersebut dapat mempermudah pemudik yang membutuhkan informasi.

"KSP telah membuat website informasi mudik di www.infomudik.co.id itu kumpulan dari berbagai kelembagaan. Dari informasi mudik ada di situ. Google akan kerja sama dengan kita juga," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan lain-lain.