Asik! 571 SPBU di Jamali Kembali Wajib Sediakan Jenis BBM Premium

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mewajibkan 571 SPBU di Jawa, Madura dan Bali memasok sebanyak 8000 liter premium per SPBU. Kebijakan ini dilakukan menyusul diubahnya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ada tambahan 571 SPBU di Jawa, Madura, Bali ada Premium lagi dulunya sudah enggak ada,” kata Jonan dalam RDP dengan Komisi VII DPR, Selasa (5/6).

Ketersediaan pasokan premium di 571 SPBU itu harus ada sebelum lebaran 2018. Berdasarkan catatan Pertamina‎, saat ini ada 1.926 SPBU di Jamali yang sudah tidak menjual Premium.

Dengan revisi Perpres ini, maka SPBU tersebut akan menjual Premium kembali yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan situs resmi Sekretariat Kabinet yang dikunjungi di Jakarta, Selasa (5/6) menyebutkan dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018 itu ditegaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 (Premium) wajib tersedia di SPBU-SPBU wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

"Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetapkan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3," bunyi Pasal 3 ayat (4) Perpres yang ditandatangani Presiden pada 24 Mei 2018.

Sebelumnya dalam Pasal 3 ayat 3 disebutkan, bahwa wilayah penugasan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Dengan Perpres tersebut maka meskipun Jamali tidak termasuk ke dalam Wilayah Penugasan, namun Jamali tetap bisa mendapatkan alokasi premium yang berstatus penugasan asalkan disetujui oleh hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disetujui oleh Menteri terkait.