<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-istimewa-FuUGw.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka korupsi pengadaan jasa outsourcing Tahun Anggaran 2023-2026.
Kasus ini melibatkan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. KPK menduga praktik itu seperti &ldquo;bisnis keluarga&rdquo; dengan keuntungan dinikmati bupati, suami, dan anak-anaknya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan OTT dilakukan pada 2&ndash;3 Maret 2026. Operasi itu mengungkap fakta dugaan korupsi dalam kasus ini.
KPK menemukan bahwa Fadia adalah penerima manfaat sesungguhnya (beneficial owner) PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB). Perusahaan tersebut didirikan 2022 oleh suami dan anak bupati dan diduga monopoli proyek Pemkab Pekalongan.
"Sepanjang tahun 2023-2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp 46 miliar dari kontrak perangkat daerah di Pemkab Pekalongan," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3). "Namun, pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya Rp 22 miliar. Sisanya dibagikan keluarga bupati, sekitar Rp 19 miliar atau 40 persen dari transaksi," lanjutnya.
KPK mendapati aliran dana dinikmati Bupati Fadia Rp 5,5 miliar; suami, Mukhtaruddin Ashraff Abu, anggota DPR RI, Rp 1,1 miliar; anak, Muhammad Sabiq Ashraff, anggota DPRD Pekalongan, Rp 4,6 miliar.
Selain itu, anak Bupati Mehnaz NA menerima Rp 2,5 miliar; Direktur PT RNB sebagai orang kepercayaan bupati Rp 2,3 miliar; serta penarikan tunai lain Rp 3 miliar.
KPK menyebut Fadia diduga intervensi melalui anak dan orang kepercayaannya kepada para kepala dinas selama menjabat. Perangkat daerah wajib memenangkan PT RNB meski ada penawaran lebih rendah.
Fadia juga diduga mengatur agar harga perkiraan sendiri (HPS) diserahkan lebih awal ke PT RNB. Tindakan itu dilakukan supaya penawaran dapat disesuaikan.
Distribusi uang korupsi diatur langsung Fadia lewat grup WhatsApp bernama &ldquo;Belanja RSUD&rdquo;. Setiap pengambilan uang dilaporkan dan didokumentasikan di grup tersebut. "Setiap pengambilan uang untuk bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WA grup tersebut," ujar Asep.
Pasca-OTT dan pemeriksaan 14 orang, Fadia mengaku berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat. Ia juga tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan.
KPK menilai alasan itu tidak relevan. Fadia menjabat bupati dua periode dan jadi wakil bupati 2011&ndash;2016. Ia seharusnya paham prinsip tata kelola pemerintahan (good governance).
Sekretaris Daerah Pekalongan juga berulang kali mengingatkan soal kemungkinan konflik kepentingan tersebut. Fadia kini ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603040236/kpk-resmi-tetapkan-bupati-pekalongan-fadia-arafiq-sebagai-tersangka-konflik-kepentingan">KPK Resmi Tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai Tersangka Konflik Kepentingan</a>
Penahanan berlangsung sejak 4-23 Maret 2026. Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. (*)

KPK menduga keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, menikmati uang korupsi pengadaan jasa outsourcing 2023-2026. Suami di DPR dan anak DPRD Pekalongan juga terlibat.

KPK Duga Keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ikut Nikmati Uang Korupsi: Suami di DPR dan Anak DPRD

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-menggunakan-rompi-tahanan-kpk-di-gedung-merah-putih-kpk-jakarta-rabu-432026-salman-toyibi-jawa-pos-Xxg4U.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
&nbsp;
JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya. Kasus ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Peristiwa itu berlangsung pada Selasa (3/3) dini hari.
"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Sdri. FAR (Fadia Arafiq) selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).
KPK menjelaskan, Fadia bersama suaminya Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku Anggota DPR RI periode 2024-2029 mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Anak mereka, Muhammad Sabiq Ashraff, juga merupakan anggota DPRD Pekalongan.
PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan menjadi vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal ini diduga menimbulkan konflik kepentingan.
Menurut Asep, sebagian besar pegawai PT RNB adalah tim sukses Bupati yang bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan. Sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB mendapat proyek pengadaan jasa outsourcing di berbagai perangkat daerah tersebut.
"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," tuturnya.
Padahal, ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah. Namun, para perangkat daerah diharuskan memenangkan "Perusahaan Ibu" sehingga hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal. Hal ini agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS," cetusnya.
Ia menekankan bahwa hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terlebih, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603040166/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-pakai-rompi-tahanan-kpk-tutupi-wajah-dengan-kerudung">Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Pakai Rompi Tahanan KPK, Tutupi Wajah dengan Kerudung</a>&nbsp;
Atas perbuatannya, Fadia Arafiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus pengadaan jasa outsourcing selama periode tahun 2023 sampai 2026

KPK Resmi Tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai Tersangka Konflik Kepentingan

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-istimewa-FuUGw.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 11 orang dari Pekalongan ke Jakarta, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Salah satu yang turut dibawa yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar.
&nbsp;
&ldquo;Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini sedang dalam perjalanan dibawa ke Jakarta. Malam ini akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).
Pada kloter pertama, KPK lebih dulu mengamankan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Hingga Selasa malam, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.
Budi menjelaskan, kegiatan penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
&ldquo;Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,&rdquo; ucap Budi.
KPK belum merinci barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Informasi lengkap, termasuk barang bukti, akan disampaikan setelah seluruh pihak yang diamankan tiba di Jakarta.
&ldquo;Termasuk barang bukti nanti akan kami sampaikan secara lengkap karena kloter kedua dari Pekalongan menuju Jakarta masih dalam perjalanan,&rdquo; tegasnya.
Dalam OTT ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. KPK akan membeberkan secara rinci pihak-pihak yang menyandang status tersangk dan konstruksi perkara dari OTT tersebut.

KPK bawa 11 orang dari OTT Bupati Pekalongan termasuk Sekda ke Jakarta. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tengah diselidiki intensif.

OTT Bupati Pekalongan, KPK Bawa 11 Orang ke Jakarta Termasuk Sekda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Fadia-serahkan-bansos-pada-lansia-dan-disabilitas-2536058703-905041395.jpeg" alt="KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengejutkan masyarakat Jawa Tengah. Berita ini langsung mendapat perhatian besar di wilayah itu. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan cepat memberikan tanggapan atas kabar tersebut. OTT yang baru terjadi setelah penangkapan mantan Bupati Pati, Sudewo, menambah perhatian serius. Mengutip Radar Magelang (Jawa Pos Group), Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. Komitmen ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dia juga memastikan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK terkait dugaan suap proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Proses hukum tersebut adalah hal yang penting untuk ditegakkan. "Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance," kata Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3). Ahmad Luthfi juga menegaskan, sejak awal, ia telah mengingatkan bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjaga integritas. Ia juga mengingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada. "Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan tidak melanggar hukum. Namun, semuanya kembali kepada masing-masing individu," imbuhnya. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tiga pihak terkait dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan pada Selasa (3/3). Selain Fadia Arafiq, ada seorang kepercayaan dan ajudan bupati yang juga diamankan. Ketiganya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. (*) &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 231px; top: 1121.66px;">&nbsp;</div>

Bupati Pekalongan  Fadia Arafiq terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku Sudah Ingatkan soal Inetrgritas

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Fadia-serahkan-bansos-pada-lansia-dan-disabilitas-2536058703-905041395.jpeg" alt="KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3). Fadia diduga terlibat praktik korupsi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pihaknya menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. &ldquo;Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/3). Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini pihak-pihak yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju markas KPK. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. "Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya. Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Fadia Arafiq merupakan Bupati Kabupaten Pekalongan dua periode. Perempuan kelahiran Jakarta, 23 Mei 1978 ini merupakan anak pedangdut senior A. Rafiq. Fadia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Jakarta sebelum melanjutkan studi S1 Manajemen di Universitas AKI Semarang. Ia kemudian meraih gelar magister manajemen dari Universitas Stikubank Semarang dan menyelesaikan program doktoralnya di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Karier politik Fadia dimulai saat ia menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011&ndash;2016. Kiprahnya di dunia politik semakin menguat ketika ia dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan serta memimpin KNPI Jawa Tengah periode 2016&ndash;2021. Pada Pilkada 2020, Fadia terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021&ndash;2026. Ia kemudian kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin pada periode 2025&ndash;2030. Pelantikan periode keduanya digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Nama Fadia Arafiq sempat menghebohkan jagat maya, setelah dirinya mengancam warga melalui media sosial. Kritik mengenai infrastruktur dan kinerja pemerintahannya membuat dirinya bereaksi dengan cara yang mengejutkan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK di Jateng. Simak profil, karier, dan dugaan korupsi yang menyeret anak pedangdut senior ini

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Anak Pedangdut Senior yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/c4ad1816b0968e433c644cd558ef39c9-3183037537.jpg" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.(Dok Radar Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.(Dok Radar Pekalongan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3). Fadia diduga terlibat praktik korupsi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pihaknya menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. &ldquo;Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/3). Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini pihak-pihak yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju markas KPK. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. "Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya. Menelisik harta kekayaan Fadia Arafiq dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp 86,7 miliar. LHKPN itu terakhir dilaporkan pada 29 Maret 2024. Fadia tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 26 bidang yang tersebar di wilayah Pekalongan, Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Semarang, Badung, dan Depok. Harta tidak bergerak milik Fadia itu tercatat senilai Rp 74,2 miliar. Fadia juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya mobil Hyundai 2013 dan mobil Toyota Alphard tahun 2018. Total harta bergerak milik Fadia senilai Rp 1,1 miliar. Selain itu, Fadia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 3 miliar, kas dan setara kas Rp 10,8 miliar. Namun, ia tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,6 miliar. Sehingga, harta milik Fadia seluruhnya mencapai Rp 86,7 miliar.

OTT KPK di Pekalongan menjaring Bupati Fadia Arafiq dengan harta Rp 86,7 miliar. Simak perkembangan kasus korupsi dan aset LHKPN terbaru.

Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Capai Angka Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/jawapos/2021/08/Bupati-Pkl-Fadia.jpg" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng). Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. &ldquo;Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/3). Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Namun, diduga operasi senyap itu berkaitan dugaan korupsi di lingkungan wilayah Kabupaten Pekalongan. Lembaga antirasuah juga belum membeberkan secara rinci barang bukti dalam OTT tersebut. Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini pihak-pihak yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju markas KPK. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. "Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/Fadia-Arafiq-3044581189.jpg" alt="Fadia Arafiq. Instagram: fadiaarafiq.official)" width="100%">
<figcaption>Fadia Arafiq. Instagram: fadiaarafiq.official)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Beberapa hari belakangan viral di media sosial putri mendiang penyanyi dangdut legendaris A. Rafiq, Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, terlihat emosional saat ditanya oleh netizen soal anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akun media sosial Fadia Arafiq langsung menyemprot netizen tersebut dengan kata-kata yang dinilai sudah sangat kasar dan bahkan terkesan intimidatif. Netizen menganggap komentar itu tidak pantas terlontar dari sekelas tokoh publik dan bupati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah komentar akun Instagram Fadia Arafiq viral di media sosial, kini muncul pengakuan bahwa komentar kasar di akun media sosial tersebut ternyata bukan dilakukan oleh Fadia Arafiq yang dulunya artis dangdut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mawa selaku admin akun media sosial Fadia Arafiq mengungkapkan bahwa dirinya yang berkomentar terkait hal itu, dengan menggunakan akun media sosial resmi Fadia Arafiq.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengaku tersulut emosi dengan salah satu penanya di media sosial, karena akun tersebut sering bicara negatif tentang Fadia Arafiq.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari zaman kampanye dia selalu nyerang Ibu, selalu komentar negatif tentang Ibu," kata Mawa dalam video yang diunggah di akun Instagram Lambe Turah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa saya tahu? Karena saya yang pegang sosial medianya Ibu. Akhirnya saya balas seperti viral saat ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015752726/viral-wakil-gubernur-maluku-abdullah-vanath-sebut-ibadah-puasa-umat-muslim-sebabkan-inflasi-auto-diserbu-netizen">Viral, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath Sebut Ibadah Puasa Umat Muslim Sebabkan Inflasi, Auto Diserbu Netizen </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut sang admin, dia tersulut emosi karena akun tersebut berkali-kali memfitnah Fadia Arafiq.Puncaknya, penanya itu memfitnah Fadia Arafiq mendapatkan uang dari salah satu rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti kan kesannya Ibu minta uang ke rumah sakit itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Admin media sosial Fadia Arafiq tidak minta maaf ke publik atas kegaduhan yang sempat terjadi. Dia hanya minta maaf ke Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan, karena telah menggunakan akun media sosialnya dengan berkomentar kasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi saya minta maaf Bu. Saya melakukan ini karena tidak terima Ibu difitnah," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Akun media sosial Fadia Arafiq langsung menyemprot netizen tersebut dengan kata-kata yang dinilai sudah sangat kasar dan bahkan intimidatif

Viral Artis Fadia Arafiq Bupati Pekalongan Berkata Kasar, Adminnya Akhirnya Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Bupati-Pkl-Fadia.jpg" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) memakai celana jins setiap Jumat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendongkrak penjualan produk lokal sekaligus meningkatkan perekonomian di tengah masa pandemi Covid-19.  ”Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih ini membuat semua sektor perekonomian terpuruk. Oleh karena itu, kami mewajibkan ASN memakai celana jins setiap Jumat sebagai upaya mendongkrak potensi ekonomi lokal,” kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq seperti dilansir dari Antara di Pekalongan.  Menurut dia, melalui terobosan tersebut, produk jins asal daerah itu akan dikenal oleh masyarakat luas secara nasional. Sebab, selama ini, masih banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa produk-produk jins yang dijual di kota besar seperti Bandung berasal dari Pekalongan.  Selain mewajibkan ASN memakai celana jins setiap Jumat, pemkab juga akan membangun ikon patung jins sebagai sarana promosi. Fadia Arafiq juga menyatakan, pihaknya sedang membuat rest area di jalan tol untuk tempat penjualan dan promosi jins serta produk batik lokal.  ”Selain itu, pemkab juga sedang merancang membuat patung jins. Adapun untuk lokasi akan ditentukan di tempat strategis seperti di Tugul Nol atau tempat lain,” ujar Fadia Arafiq.  Dia menambahkan, sebagai upaya mendongkrak pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, pemkab juga akan membangun pusat oleh-oleh khas daerah. Agar perekonomian pelaku UMKM bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19.  ”Secara bertahap, kami akan membangun pusat oleh-oleh khas daerah setempat,” terang Fadia Arafiq.

Pemkab Pekalongan Wajibkan ASN Bercelana Jins Dongkrak Produk Lokal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Berita Terkini